Pemkot Bandar Lampung Pastikan SMA Siger Tetap Beroperasi Sambil Lengkapi Perizinan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di SMA Siger tetap dilaksanakan meskipun proses perizinan sekolah tersebut masih dalam tahap penyempurnaan di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan bahwa pendirian SMA Siger bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri maupun swasta, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk  memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkecuali.

“SMA Siger dibentuk sebagai solusi agar anak-anak yang tidak tertampung di sekolah lain tetap bisa melanjutkan pendidikan. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tidak putus sekolah,” ujar Eva Dwiana, Kamis 5 Februari 2026.

BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD: Jangan Jadikan Siswa Korban Polemik Sekolah Siger

Ia menambahkan, keberadaan SMA Siger merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemerataan pendidikan di Kota Bandar Lampung. Meski masih terdapat beberapa persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi, Eva berharap operasional sekolah tersebut dapat terus berjalan.

“Harapannya, anak-anak ini bisa memperoleh pendidikan yang layak sehingga ke depan mereka memiliki bekal untuk bekerja dan mandiri,” katanya.

Eva juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan berbagai langkah penyesuaian, termasuk penyediaan aset serta pengaturan jam belajar, guna memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah provinsi.

“Sekolah tetap berjalan sambil kita melengkapi administrasi yang dibutuhkan sesuai aturan,” jelasnya.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Siapkan Pasar Murah Ramadhan Mulai Akhir Februari 2026

Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kota Bandar Lampung, Wilson, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti evaluasi dari Pemerintah Provinsi Lampung yang menyoroti dua aspek utama, yakni kelengkapan aset dan pengaturan waktu pembelajaran.

“Catatan dari provinsi akan kami tindak lanjuti. Dua poin tersebut akan segera kami lengkapi,” pungkas Wilson.

Sumber: