Target PAD Tidak Tercapai, Komisi III DPRD Lampung Evaluasi Kinerja Bapenda

Target PAD Tidak Tercapai, Komisi III DPRD Lampung  Evaluasi Kinerja Bapenda

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal. --

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Komisi III DPRD Provinsi Lampung memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa, 6 Januari 2026. 

Pemanggilan ini dilakukan untuk mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kembali tidak memenuhi target.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, menegaskan bahwa forum tersebut difokuskan untuk mengurai penyebab selisih signifikan antara target dan realisasi PAD. 

Pada tahun anggaran berjalan, PAD ditargetkan mencapai Rp 4,22 triliun, namun realisasinya hanya berada di kisaran Rp3,37 triliun.

BACA JUGA:'Jatuh Miskin', Penerimaan Dana Desa 2026 Pesisir Barat Turun 60 Persen

Menurut Yozi, kegagalan mencapai target tidak semata disebabkan lemahnya kinerja pemungutan, melainkan karena perencanaan pendapatan yang sejak awal dinilai terlalu optimistis.

Selain itu, berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat turut memberi tekanan terhadap struktur penerimaan daerah.

Ia mengakui bahwa target tersebut sebelumnya disepakati dengan penuh keyakinan oleh Bapenda, didorong oleh semangat mempercepat pembangunan di Lampung.

Namun dalam prakteknya, target yang tidak berpijak pada kondisi riil justru berujung pada ketidaksesuaian capaian.

BACA JUGA:Perkuat Kepastian Hukum, Bupati Lampung Utara Teken MoU dengan Penasihat Hukum

“Kita tidak bisa terus memaksakan angka yang melampaui realitas. Semangat membangun itu penting, tapi harus dibarengi dengan perhitungan yang masuk akal,” ujar Yozi.

Ia juga menyoroti mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok yang kerap disalahpahami. Menurutnya, besaran DBH tidak ditentukan oleh jumlah perokok aktif, melainkan berdasarkan data kependudukan. 

Akibatnya, ketika pemerintah pusat melakukan penyesuaian transfer, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi.

Yozi turut menyinggung langkah Gubernur Lampung yang pada awal 2026 mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD guna mendorong optimalisasi potensi pendapatan. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait