Percepat Program MBG, Pemkab Lampung Barat Usulkan 4 Lokasi ke BGN

MEDIALAMPUNG.CO.ID  — Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mendukung program nasional terus ditunjukkan secara nyata.

Kali ini, langkah serius itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja (kunker) ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Kamis (31 Juli 2025), dalam rangka mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rombongan Pemkab Lambar dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Hikami, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP), Bulki Basri Kepala Dinas Kesehatan dr Widiatmoko Kurniawan serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tati Sulastri Kunjungan tersebut diterima secara resmi oleh jajaran Deputi BGN, baik dari Deputi Promosi dan Kerja Sama maupun Deputi Penyediaan dan Penyaluran.

Pertemuan yang berlangsung intens itu membahas sejumlah aspek penting terkait sinergi antara pusat dan daerah dalam menyukseskan MBG, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur dan kelembagaan pendukung di tingkat daerah.

BACA JUGA:Pulau Dua Banten, Pesona Alam Tersembunyi di Ujung Barat Jawa

Dari hasil koordinasi tersebut, pihak Deputi Penyediaan dan Penyaluran menyampaikan harapannya agar Pemkab Lampung Barat segera mengajukan lahan milik pemerintah daerah yang dinilai siap dibangun menjadi fasilitas pendukung MBG, dalam hal ini Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG).

Sejauh ini, dari data yang sudah dihimpun dan diverifikasi oleh BGN, terdapat empat lokasi yang telah diajukan dan masuk dalam daftar prioritas, yakni di wilayah Air Hitam, Kebun Tebu, Gedung Surian, dan Suoh. Namun demikian, BGN masih menunggu tambahan usulan lokasi lainnya dari pemerintah daerah agar proses pembangunan infrastruktur bisa segera dimulai.

Tak hanya itu, dari sisi promosi dan penguatan pelaksanaan di lapangan, Deputi Promosi dan Kerja Sama juga menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat daerah. 

Satgas tersebut akan menjadi garda terdepan dalam koordinasi teknis antara Pemkab dan BGN, termasuk dalam pengawasan distribusi pangan bergizi dan edukasi gizi masyarakat.

BACA JUGA:Waspadai! 5 Makanan Populer Ini Bisa Perlahan Merusak Kesehatan Ginjal

Disisi lain pihak deputi mengapresiasi dan merespon positif pemerintah Kabupaten Lambar karena sudah memiliki satgas MBG.

Dalam pertemuan itu, Pemkab juga didorong untuk segera menetapkan bentuk kelembagaan pengelola MBG di daerah. 

Ada beberapa opsi yang ditawarkan, mulai dari membentuk yayasan khusus, menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bekerja sama dengan Koperasi Pekon (Kopdes).

Langkah ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program dan menjadikannya sebagai bagian dari gerakan kolektif masyarakat dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan keluarga.

Sumber: