Disway Awards

Janji Pembebasan Ijazah Dedi Mulyadi Gagal Total! Sebatas Viral Nihil Realisasi

Janji Pembebasan Ijazah Dedi Mulyadi Gagal Total! Sebatas Viral Nihil Realisasi

Kepala SMA Cokroaminoto Cirebon, Moh Tajudin, menunjukkan ijazah siswa yang belum diambil, Senin (27 Oktober 2025)-Foto RADAR CIREBON/ADE GUSTIANA-

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Janji manis yang sempat digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tentang pembebasan ijazah siswa swasta yang tertahan kini berubah menjadi kekecewaan mendalam bagi ribuan pihak sekolah. 

Kala itu, seruan Dedi Mulyadi melalui kanal YouTube pribadinya menggema ke seluruh penjuru negeri. 

Dengan lantang ia menyerukan agar sekolah-sekolah swasta memberikan ijazah para siswa meski mereka masih memiliki tunggakan biaya pendidikan, dengan jaminan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh beban keuangan tersebut.

Namun, janji tinggal janji. Hingga kini, realisasi anggaran kompensasi pembebasan ijazah itu tidak pernah terealisasi, membuat banyak pihak merasa “dibohongi”.

 

Janji yang Viral, Tapi Realisasi Nol

Awal mula kebijakan ini disambut antusias oleh berbagai kalangan pendidikan. Para kepala sekolah swasta menyambut dengan tangan terbuka, berharap program ini dapat membantu ribuan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, kenyataan berkata lain. Menurut Acep Sundjana, Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Jawa Barat, total tunggakan ijazah yang tertahan di sekolah swasta mencapai Rp1 triliun.

Acep menegaskan, pihaknya telah menyerahkan seluruh ijazah siswa yang sebelumnya tertahan karena tunggakan biaya, dengan keyakinan bahwa kompensasi dari Pemprov Jabar akan segera turun. Sayangnya, hingga waktu berlalu, uang kompensasi itu lenyap tanpa kabar.

“Kami percaya janji itu akan ditepati. Tapi setelah ijazah kami serahkan, tidak ada satu rupiah pun yang kami terima,” ujar Acep dengan nada kecewa.

 

Operasional Sekolah Semakin Sulit

Sekolah swasta, terutama SMK, memiliki kebutuhan operasional yang berbeda dibanding SMA. SMK harus menanggung biaya praktik, pembelian bahan, dan kebutuhan teknis lainnya yang nilainya tidak sedikit.

Acep mencontohkan, ada satu sekolah di Garut yang memiliki tunggakan hingga Rp2 miliar, hanya untuk kebutuhan siswa dan operasional.

Ketika kebijakan “pembebasan ijazah” tidak kunjung disertai dengan realisasi dana, sekolah-sekolah terpaksa menanggung beban keuangan yang berat. Banyak di antara mereka harus berhutang atau menunda kegiatan belajar karena keterbatasan dana.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: