Janji Pembebasan Ijazah Dedi Mulyadi Gagal Total! Sebatas Viral Nihil Realisasi

 

Sekolah Swasta: Serba Salah

Kondisi sekolah swasta di Jawa Barat kini ibarat “makan buah simalakama”. Jika mereka menahan ijazah siswa, mereka dianggap melanggar peraturan dan dicap tidak manusiawi. Namun, jika ijazah diserahkan tanpa pembayaran tunggakan, sekolah kehilangan sumber dana vital yang seharusnya menopang operasional.

“Boro-boro bisa bayar operasional, tunggakan yang miliaran itu siapa yang mau tanggung?” keluh Acep. “Ijazah diserahkan, BPMU tidak cair. Kalau BPMU cair, nilainya pun tak sebanding dengan tunggakan,” imbuhnya.

Kondisi ini menimbulkan dilema berkepanjangan. Para guru dan tenaga pendidik harus tetap bekerja dengan anggaran yang minim, sementara fasilitas sekolah terus menurun.

 

SMA Swasta Ikut Terseret Dampaknya

Tak hanya SMK, SMA swasta di Jawa Barat juga menghadapi nasib yang sama. 

Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat, Ade D. Hendriana, menyebut bahwa janji pembebasan ijazah hanya sebatas wacana tanpa realisasi nyata.

Menurut Ade, hingga akhir Oktober 2025, tidak ada alokasi khusus untuk pembebasan ijazah dari Pemprov Jabar. 

 

Yang ada hanyalah pencairan BPMU yang seolah menjadi syarat wajib agar sekolah mau menyerahkan ijazah. 

“Memang tidak tertulis, tapi seolah-olah menjadi prasyarat. Kalau ijazah belum diserahkan, BPMU sulit cair,” tutur Ade.

Ade memaparkan, total tunggakan ijazah untuk SMA swasta di Jawa Barat mencapai Rp1,2 triliun, sementara untuk seluruh sekolah swasta (termasuk SMK) nilainya bisa menembus Rp3 triliun. 

Sementara itu, anggaran BPMU 2025 hanya sekitar Rp600 miliar, jumlah yang sangat jauh dari nilai tunggakan tersebut.

Sumber: