Disway Awards

Upaya Dinas Kesehatan Bandar Lampung Tekan Kasus Stunting Melalui Skrining dan Edukasi Keluarga

Upaya Dinas Kesehatan Bandar Lampung Tekan Kasus Stunting Melalui Skrining dan Edukasi Keluarga

Upaya Dinas Kesehatan Bandar Lampung Tekan Kasus Stunting Melalui Skrining dan Edukasi Keluarga--

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung melaporkan bahwa sejak Januari hingga November, sekitar 67 ribu bayi telah menjalani pemeriksaan atau skrining tumbuh kembang. Dari jumlah tersebut, tercatat 0,54 persen atau sebanyak 256 bayi mengalami stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menjelaskan bahwa angka stunting di wilayahnya masih berada di bawah rata-rata nasional. Menurutnya, penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.

“Wali Kota menekankan pentingnya percepatan penanganan stunting. Salah satu langkahnya adalah memperkuat peran puskesmas dalam memonitor dan memberikan pendampingan kepada masyarakat,” ujarnya, kamis 4 Desember 2025.

Muhtadi mengungkapkan bahwa sebagian kasus stunting terjadi bukan karena keterbatasan ekonomi, tetapi karena kurangnya pemahaman orangtua mengenai nutrisi. Ia mencontohkan, ada keluarga yang secara finansial mampu memenuhi kebutuhan makan, namun asupan gizi anak tetap tidak seimbang akibat minimnya pengetahuan.

BACA JUGA:BPBD Kota Bandar Lampung Intensif Sortir Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan puskesmas dan puskesmas pembantu memberikan edukasi melalui kegiatan posyandu. 

Program tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh balita yang ada di wilayah Bandar Lampung tetap terpantau kesehatannya. Namun, ia menyayangkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak memanfaatkan pelayanan posyandu secara optimal.

Pemerintah juga menyediakan intervensi berupa pemberian makanan tambahan bagi bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini didanai oleh pemerintah pusat melalui anggaran nonfisik yang kemudian dikelola bersama masyarakat. Puskesmas bertugas mengumpulkan dan menyampaikan data penerima manfaat.

Muhtadi menekankan bahwa peran masyarakat sangat diperlukan dalam menekan angka gizi buruk. Karena itu, ia meminta puskesmas untuk aktif turun ke lapangan guna mengawasi perkembangan balita di wilayah kerjanya.

BACA JUGA:Samsat dan Jasa Raharja Edukasi Pajak dan Keselamatan di Kampus UBL–UMITRA

“Jika ditemukan indikasi gizi buruk atau kondisi yang mengarah pada stunting, intervensi harus segera dilakukan. Pemberian makanan tambahan sifatnya hanya stimulan, sehingga penyebab utama stunting tetap harus dicari dan diselesaikan,” jelasnya. 

Faktor ekonomi keluarga, pengetahuan orangtua, dan kondisi lingkungan disebut sebagai komponen penting yang turut mempengaruhi kasus stunting.

Ia menambahkan bahwa penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi memerlukan kolaborasi berbagai instansi terkait.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait