Tiga LSM Lampung Desak Negara Tertibkan Lahan HGU PT SGC: Suara Rakyat Menggema hingga Senayan

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Konflik agraria yang melibatkan PT Sugar Group Companies (SGC) di Provinsi Lampung kembali mengemuka. 

Bukan sekadar persoalan pertanahan, kasus ini mencerminkan ketimpangan struktural, dominasi modal atas ruang hidup rakyat, dan dugaan pembiaran oleh negara.

Tiga organisasi masyarakat sipil di Lampung, yaitu Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR), Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), dan Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), kini bersatu dalam gerakan yang mereka sebut sebagai "pengawal keadilan agraria". 

Tujuan mereka jelas: menuntut negara untuk melakukan penertiban terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGC yang dianggap tidak transparan.

BACA JUGA:Update 50 Kode Redeem FF Terbaru, Dapatkan Item Epic dan Diamond Gratis!

BACA JUGA:Wamen PANRB Apresiasi Kinerja RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dalam Pelayanan Publik

Ketua AKAR, Indra Musta’in, menyatakan bahwa perjuangan ini merupakan akumulasi dari kejengahan masyarakat atas konflik agraria yang terus dibiarkan. 

Gerakan ini tidak hanya dilakukan melalui aksi jalanan, tetapi juga melalui jalur formal dan berbasis data. 

Mereka telah mengumpulkan berbagai dokumen penting, mulai dari data HGU, rekam jejak konflik agraria, hingga indikasi penghindaran kewajiban pajak oleh perusahaan.

“Ini bukan aksi emosional, ini gerakan berbasis data dan hukum,” ujar Indra dalam wawancara usai rekaman podcast publik Harian Pilar.

BACA JUGA:RSUDAM Raih Penghargaan Pelayanan Publik, Bukti Komitmen Pelayanan Berkualitas

BACA JUGA:Kasus Viral Terungkap: Tersangka Pembunuhan Anak di Tulang Bawang Ditangkap

Langkah serius dimulai pada 24 September 2024, ketika DPP AKAR melayangkan surat resmi ke Komisi II DPR RI. 

Mereka mendesak dilakukannya pengukuran ulang terhadap seluruh area HGU PT SGC dan evaluasi menyeluruh atas kontribusi perusahaan, termasuk dugaan pengemplangan pajak.

Sumber: