Pemprov Lampung Siap Hadapi Tantangan Pembangunan Lewat Kolaborasi dan Inovasi

Terkait Raperda RPJMD 2025–2029, Jihan menyebut dokumen tersebut sebagai pedoman strategis pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. 

RPJMD ini disusun dengan mengacu pada RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Lampung 2025–2045, serta menjadi penjabaran visi-misi kepala daerah.

BACA JUGA:Kinerja Imigrasi Kotabumi Semester I 2025: Efisiensi dan Lonjakan PNBP

BACA JUGA:350 Warga Baru akan Disahkan, Pengurus PSHT NIC 068 Audensi ke Polres-Kodim

Pemprov juga menyambut baik masukan fraksi terkait penguatan kapasitas fiskal dan pembiayaan non-APBD. 

Skema seperti KPBU, optimalisasi CSR, pinjaman daerah, sinergi BUMN/BUMD, hingga pendanaan hijau menjadi pilihan alternatif pembiayaan pembangunan.

Jihan menambahkan, prioritas RPJMD meliputi pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. 

Transformasi ekonomi akan difokuskan pada sektor bernilai tambah, digitalisasi UMKM, dan pembangunan wilayah secara merata.

BACA JUGA:Komisi II DPR RI dan Pemprov Lampung Sepakat Ukur Ulang Lahan SGC

BACA JUGA:Permohonan Paspor di Imigrasi Kotabumi Meningkat Signifikan Berkat Layanan Eazy Passport

Indikator Kinerja Utama (IKU) juga akan diselaraskan dengan rencana kerja setiap OPD, sementara proses evaluasi dan pengawasan akan dilakukan secara transparan oleh seluruh elemen masyarakat.

Menanggapi Fraksi PKS, Demokrat, dan PDIP, Jihan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan perguruan tinggi menjadi strategi utama pembangunan. 

Program prioritas juga dirancang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan sesuai prinsip SDGs.

Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan. 

BACA JUGA:Permohonan Paspor di Imigrasi Kotabumi Meningkat Signifikan Berkat Layanan Eazy Passport

Sumber: