Wakil Bupati Lampung Utara Minta Aturan Harga Jual Singkong yang Pro Petani

LAMPURA, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., SH., MH., menyuarakan aspirasi para petani singkong dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25 Juni 2025).

RDPU tersebut mempertemukan pemerintah pusat, Pemprov Lampung, pemkab, serta pemangku kepentingan industri ubi kayu, untuk membahas masalah krusial yang selama ini membelenggu petani singkong, terutama di wilayah Lampung Utara.

Romli menyampaikan bahwa harga jual singkong yang rendah, tingginya potongan timbangan, serta biaya produksi yang besar telah lama menyulitkan petani. Ia menekankan pentingnya regulasi yang berpihak pada petani, termasuk penetapan harga jual minimum yang adil.

“Bayangkan, petani menjual 100 kilogram, tapi dipotong 40 persen, tersisa hanya 60 kilogram. Itu belum dengan harga murah dan biaya-biaya lainnya. Petani jelas dirugikan,” ujar Romli.

BACA JUGA:Jenis Teh yang Membantu Kulit Tetap Awet Muda secara Alami

Ia menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya kepala daerah yang sering kali terjepit antara kepentingan petani dan perusahaan.

“Kami di daerah berada di posisi sulit. Satu sisi harus membela perusahaan, di sisi lain harus membela petani. Tapi kondisi sekarang jelas menunjukkan ketimpangan,” tegasnya.

Menurut Romli, petani singkong di Lampung Utara menghasilkan hingga 1,5 ton singkong basah, namun pendapatan mereka terus ditekan oleh sistem distribusi yang timpang dan dominasi perusahaan besar.

Ia berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis dapat menjadi solusi sistemik terhadap persoalan tersebut. Dengan demikian, nasib petani singkong bisa lebih dilindungi secara hukum dan ekonomi.

BACA JUGA:Awas! Nomor Palsu Catut Nama Kasat Reskrim Polres Lampung Utara untuk Penipuan

Dalam rapat itu, dukungan juga datang dari beberapa anggota DPR RI seperti La Tinro La Tunrung (Fraksi PDI-P) yang menekankan perlunya peningkatan akses terhadap pupuk, alsintan, serta modernisasi sistem pertanian ubi kayu.

Romli juga mendorong pemerintah pusat untuk mendukung hilirisasi industri singkong dengan membangun pabrik pengolahan di Lampung Utara. 

Menurutnya, daerah penghasil seperti Lampura seharusnya tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, melainkan juga menjadi pusat industri yang menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.

“Kami ingin Lampung Utara tidak hanya sebagai penghasil bahan baku, tapi juga menjadi pusat industri olahan singkong. Ini penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” tutupnya.

Sumber: