Awal 2025 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melemah Pemerintah Soroti Strategi Era Jokowi

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Membuka tahun 2025 Perekonomian Indonesia dengan catatan yang kurang menggembirakan dimana  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I hanya mencapai 4,87% secara tahunan. 

Angka ini menandai perlambatan signifikan dibandingkan kuartal sebelumnya di akhir 2024, dan bahkan memicu kontraksi sebesar 0,98% dibandingkan kuartal IV tahun lalu.

Pencapaian ini tercatat sebagai yang terendah sejak kuartal III tahun 2021, ketika Indonesia masih berjuang menghadapi dampak pandemi Covid-19, khususnya saat gelombang varian Delta merebak. 

Kala itu, tekanan terhadap ekonomi nasional sangat tinggi, dan situasi tersebut tampaknya kembali menghantui walau dalam bentuk yang berbeda.

BACA JUGA:Misteri Garis Nazca: Ketika Kecerdasan Buatan Mengungkap Jejak Peradaban Purba

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, menilai tren perlambatan ini memiliki kemiripan dengan kondisi ekonomi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Pihaknya mengamati bahwa angka-angka pertumbuhan yang tercatat sekarang tidak jauh berbeda dengan pencapaian ekonomi pada era Jokowi, yang seringkali tertahan di kisaran 5%.

Meskipun demikian ia menyatakan masih ada ruang optimisme untuk pemulihan. Salah satu catatan penting adalah perlunya mendorong kembali belanja pemerintah sebagai motor penggerak utama. 

Data BPS menunjukkan bahwa hampir seluruh komponen pengeluaran mencatat pertumbuhan, kecuali belanja pemerintah yang justru mengalami kontraksi sebesar 1,38% pada kuartal I-2025. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor penghambat utama akselerasi ekonomi nasional.

BACA JUGA:Gapoktan Sumber Bakti Desa Sumberjaya Bentuk Pengurus Baru

Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2024 sebelumnya sempat menyentuh angka 5,02%, sementara pada kuartal I-2024 sempat mencapai 5,11%. Bahkan pada kuartal IV-2023 lalu, perekonomian masih tumbuh sebesar 5,04%. 

Tren ini menunjukkan bahwa awal tahun ini menjadi titik lemah yang harus segera direspons dengan kebijakan fiskal dan stimulus yang lebih kuat, terutama melalui pengeluaran pemerintah.

Pemerintah pun didorong untuk segera menyusun langkah-langkah strategis agar tidak terjebak dalam pertumbuhan stagnan, apalagi di tengah dinamika global dan ketegangan perdagangan yang masih berlangsung. (*)

Sumber: