Prabowo Tetapkan HPP Gabah, Ikaperta Nilai Itu Langkah Cerdas Namun Perlu Solusi Teknis di Lapangan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Ketua Harian Ikatan Alumni Pertanian (Ikaperta) Universitas Lampung, Fahuri Wherlian Ali KM, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. 

Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah cerdas yang bisa mengangkat derajat petani.

“Dengan HPP sebesar itu, petani berpeluang naik kelas menjadi pengusaha dan tidak lagi sepenuhnya tergantung pada pupuk subsidi,” ujar Wherlian, Jumat, 18 April 2025.

Namun, ia juga menyoroti tantangan di lapangan, khususnya dalam hal penyerapan gabah. 

BACA JUGA:Mobil Kompak dan Stylish untuk Anak Muda dengan Budget 100 Jutaan

BACA JUGA:Mengenal Desmo450 MX Motocross Perdana Ducati yang Mulai Diproduksi

Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha penggilingan padi kesulitan membeli gabah sesuai HPP karena keterbatasan teknologi dan efisiensi mesin.

“Bulog memang bisa menyerap sekitar 20 persen karena fungsinya untuk cadangan pangan dan bantuan. Tapi 80 persen sisanya bergantung pada pasar,” jelasnya.

Pasar yang dimaksud adalah penggilingan padi anggota Perpadi serta perusahaan besar. Di sinilah masalah utama muncul. 

Banyak mesin milik anggota Perpadi sudah tua, dengan rendemen hanya 60–65 persen. Sebaliknya, perusahaan besar seperti Wilmar mampu mencapai rendemen hingga 75 persen dan menjual beras premium dengan harga tinggi.

BACA JUGA:257 Personel Polisi Disiagakan untuk Amankan Jumat Agung dan Paskah di Bandar Lampung

BACA JUGA:Inovasi Teknologi Terbaru pada Kijang Kapsul 2025

“Kalau rendemen hanya 60 persen, dari 100 kg gabah, hanya dapat 60 kg beras. Dengan harga jual beras medium sekitar Rp12.500 per kg, keuntungannya sangat tipis, bahkan bisa rugi,” kata Wherlian.

Untuk mengatasi persoalan ini, ia mendorong kolaborasi antara penggilingan kecil (RMU) dan perusahaan besar. 

Sumber: