Pj Gubernur Lampung Apresiasi Presiden Prabowo atas Penghentian Impor Tapioka dan Penetapan Harga Singkong

Pj Gubernur Lampung, Samsudin--
MEDIALAMPUNG.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pemerintah dalam menghentikan impor tapioka.
Kebijakan ini diyakini dapat menjaga stabilitas harga singkong sesuai dengan kesepakatan bersama.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kilogram.
Kebijakan ini mulai berlaku secara nasional pada Jumat 31 Januari 2025 sebagai langkah pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani singkong.
BACA JUGA:Pj. Bupati Lampung Utara Pimpin Rakor Roadmap Kolaborasi Pengelolaan Sampah
BACA JUGA:Didukung 12 DPD, Aprozi Alam Yakin dan Siap Pimpinan Partai Golkar Provinsi Lampung
Keputusan tersebut dihasilkan dalam pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan.
Presiden Prabowo turut hadir melalui Zoom, sementara perwakilan industri tapioka dan petani singkong dari Lampung menghadiri pertemuan secara langsung.
Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan pemerintah untuk mengawal kesejahteraan petani, termasuk petani singkong yang beberapa bulan terakhir mengalami tekanan harga.
"Alhamdulillah, persoalan ini kini telah terselesaikan," Kata Mentan.
BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Mulai Rancang Rangkaian HUT ke-343, Akan Ada Jalan Sehat Disabilitas
Sebagai tindak lanjut, Mentan meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan segera mengirimkan surat penetapan harga singkong kepada seluruh industri pengolahan di Indonesia.
Selain itu, Kementan akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri guna memastikan implementasi kebijakan ini berjalan sesuai aturan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: