Pemulihan Nama Baik Sukarno: Langkah Strategis Menuju Pelurusan Sejarah

Melalui diskusi lintas sektor, BPIP berharap dapat menghasilkan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan terkait untuk mengawal pemulihan nama baik Sukarno.  

 

2. Pelurusan Sejarah  

Sejarah perjuangan Ir. Sukarno harus dikaji ulang secara objektif dan bebas dari distorsi politik. Sebagai tokoh yang menggali Pancasila, warisan pemikiran Sukarno sangat relevan bagi bangsa Indonesia.  

 

3. Pemulihan Hak-Hak Konstitusional  

BPIP menekankan bahwa pemulihan hak-hak konstitusional Ir. Sukarno merupakan bagian dari keadilan restoratif yang harus segera dituntaskan.  

 

Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua MPR RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Hentoro Cahyono, S.H., M.H., serta narasumber dari kalangan akademisi, sejarawan, dan pejabat negara.  

Dr. (H.C.) Ir. Sukarno adalah sosok sentral dalam sejarah Indonesia. Beliau tidak hanya menjadi proklamator kemerdekaan, tetapi juga pencetus Pancasila sebagai dasar negara. 

Perjuangannya untuk membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil patut diapresiasi oleh setiap generasi.  

Mengenang Sukarno berarti menghargai jasa-jasanya. Pada 2012, Presiden RI melalui Keputusan Presiden No. 83/TK/2012 menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sukarno. 

Pengakuan ini menegaskan bahwa perjuangan Sukarno bersih dari tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.  

Menurut Prof. Asvi Warman Adam, sejarawan dari BRIN, distorsi sejarah Sukarno adalah warisan konflik politik masa lalu. 

"Pelurusan sejarah ini bukan hanya untuk Sukarno, tetapi juga demi pembelajaran generasi mendatang," ujarnya dalam FGD tersebut.  

Sumber: