Debat Calon Gubernur Lampung, DPP AKAR Soroti Kebijakan yang Tak Berpihak Pada Rakyat

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Debat calon Gubernur Lampung 2024 yang dijadwalkan berlangsung besok 13 Oktober 2024 diperkirakan akan semakin memanas. 

DPP AKAR Lampung menyampaikan masukan penting kepada panelis debat dari KPU Provinsi Lampung, menekankan agar para calon gubernur yang terpilih memastikan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak atau kepentingan pemerintahan semata.

Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Mustain, menegaskan perlunya pertanyaan kritis yang diajukan kepada para calon gubernur terkait komitmen kebijakan mereka. 

"Kebijakan yang akan diterbitkan harus untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi apalagi kepentingan oligarki," kata Indra, Sabtu 12 Oktober 2024.

BACA JUGA:Dugaan Izin Palsu, 3 Tempat Hiburan Malam di Bandar Lampung Disegel

BACA JUGA:Pasangan Mirza-Jihan Siap Tampil di Debat Kandidat Perdana Pilgub Lampung

Indra mengkritik kebijakan pemerintahan Provinsi Lampung sebelumnya, seperti Pergub 33 Tahun 2020 tentang tata cara panen tebu dengan cara dibakar, yang dinilai sangat merugikan kesehatan masyarakat dan lebih condong menguntungkan oligarki. 

Kebijakan ini akhirnya dicabut setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan masyarakat. 

"Ini adalah contoh nyata kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan berdampak buruk pada kesehatan serta lingkungan," tegasnya.

Selain itu, Rian Bima Sakti, Ketua Bidang Advokasi dan Investigasi AKAR Lampung, juga mengkritik Pergub Nomor 61 Tahun 2020 tentang pendidikan, yang dinilai melegalkan pungutan liar di dunia pendidikan. 

BACA JUGA:Kasus Camat Bawa Banner Paslon Bupati Pesawaran Naik ke Penyidikan

BACA JUGA:Ditreskrimum Polda Lampung Ringkus Ayah Rudapaksa Anak Kandung di Kecamatan Jatiagung

Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pendidikan menjadi mahal dan membebani orang tua siswa, terutama melalui program dana komite yang berpijak pada kebijakan gubernur tersebut.

Rian menambahkan bahwa calon gubernur harus memastikan kebijakan ke depan benar-benar memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu atau pihak-pihak yang berkepentingan. 

Sumber: