Lalui Sejarah Panjang, Polri Bertekad Dukung Pemulihan Ekonomi Rakyat

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pada Senin, 1 Juli 2024, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan merayakan Hari Bhayangkara yang ke-78. 

Banyak orang salah kaprah mengira bahwa Hari Bhayangkara adalah hari ulang tahun atau hari berdirinya Polri. 

Padahal, hari ini diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 1946 yang menyatukan kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Mengacu pada laman resmi Polri, sejarah kepolisian Indonesia berawal sejak zaman Kerajaan Majapahit ketika Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan bernama Bhayangkara untuk melindungi raja dan kerajaan.

BACA JUGA:Danrem Kunker Sekaligus Tinjau Peningkatan Produksi Padi dengan Irpom

Pada masa kolonial Belanda, pasukan keamanan dibentuk dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda. 

Misalnya, pada tahun 1867 di Semarang, 78 orang pribumi direkrut untuk menjaga keamanan warga Eropa.

Pada masa Hindia-Belanda, kepolisian memiliki berbagai bentuk seperti Veld Politie (Polisi Lapangan), Stands Politie (Polisi Kota), Cultur Politie (Polisi Pertanian), dan Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja). 

Namun, jabatan tinggi seperti Hood Agent, Inspekteur Van Politie, dan Commisaris Van Politie tidak boleh diisi oleh pribumi. 

BACA JUGA:Sambut HUT Bhayangkara Ke-78, Polres Pesisir Barat Gelar Bakti Kesehatan Donor Darah

Sebaliknya, untuk pribumi ada jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 1897-1920 menjadi cikal bakal Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Selama masa pendudukan Jepang, wilayah kepolisian Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah, termasuk Kepolisian Jawa dan Madura, Kepolisian Sumatera, Kepolisian wilayah Indonesia Timur, dan Kepolisian Kalimantan.

Berbeda dari masa Belanda, pada masa Jepang, jabatan tinggi kepolisian diisi oleh warga Indonesia, meskipun tetap didampingi oleh pejabat Jepang yang memegang kuasa lebih besar.

Sumber: