Pemprov Lampung Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Tahun Anggaran 2023 dari BPK RI dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung pada Rabu 8 Mei 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Slamet Kurniawan, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan kesuksesan Provinsi Lampung dalam mempertahankan Opini WTP untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya BPK memberikan opini Wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Lampung tahun 2023," kata Slamet.

Ini seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah daerah lain untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan mereka.

BACA JUGA:Buka Lampung Craft, Gubernur Arinal Dukung Penuh UMKM Lokal Tingkatkan Daya Saing

"Prestasi tersebut seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lain untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya," ungkapnya. 

Ia juga menegaskan kepada pemerintah provinsi Lampung untuk melaksanakan hasil rekomendasi dari laporan tersebut serta terus melakukan sinergi juga memastikan bahwa APBD ini dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Sangat penting sinergi antar semua pihak untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pada APBD ini memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," terangnya. 

Sementara Gubernur Arinal menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa mendatang. 

BACA JUGA:Kapolda Lampung Buka Pelatihan Bimbingan Teknis UU ITE Forensik Digital dan Penggunaan Sistem Aduan Instansi

"Opini WTP ini bukan hanya prestasi, tetapi juga bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya. 

Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung  telah menyusun rencana aksi(action plan) untuk menindaklanjuti segala masukan dan koreksi selama proses pemeriksaan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan di masa yang akan datang," tegasnya.

Terima kasih juga disampaikan kepada BPK RI atas pemeriksaan dan rekomendasinya yang membantu meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sumber: