Perkuat Koordinasi dan Sinergitas, Kejari-KPU Lampung Barat Tandatangani MoU

Perkuat Koordinasi dan Sinergitas, Kejari-KPU Lampung Barat Tandatangani MoU

--

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang dilaksanakan di kantor Kejari setempat, Kamis 14 Desember 2024.

Penandatanganan kerjasama tersebut, dilakukan langsung oleh Kepala Kejari Lampung Barat M. Zainur Rochman, SH, MH., dan Ketua KPU Lampung Barat Arip Sah, S.Kom., disaksikan para pejabat Kejari dan juga sejumlah komisioner KPU lainnya. 

M. Zainur Rochman mengungkapkan, penandatanganan kerjasama antara Kejari Lampung Barat dengan KPU tersebut, sebagai langkah dalam memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam menyukseskan Pemilu 2024.

”Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalin koordinasi dan sinergitas yang baik antara Kejaksaan dan KPU sebagai Tim Gakkumdu,” ungkapnya.

BACA JUGA:Dishub Lampung Tilang 1.159 Kendaraan ODOL, Mayoritas Pengangkut Batu Bara

Dengan demikian, kata dia, kedepannya agar Kejaksaan dan KPU bisa bersama-sama melakukan monitoring terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu.

”Sehingga bisa bersama-sama dalam melakukan monitoring dan persiapan-persiapan lainnya menjelang Pemilu 2024,” pungkasnya.

Pekan lalu, Kapolres Lampung Barat Ryky Widya Muharam, S.H, S.I.K., melakukan silaturahmi dengan Kepala Kajari Lampung Barat M. Zainur Rochman, S.H., M.H., bertempat di Ruang Kepala Kejari setempat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Polres maupun Kejari setempat.

BACA JUGA:PPK Sumber Jaya Lakukan Supervisi KPPS

Pertemuan ini menjadi sarana untuk mempererat sinergi antara kepolisian dan kejaksaan dalam upaya meningkatkan penegakan hukum di wilayah Lampung Barat. 

AKBP Ryky dalam kesempatan itu menyampaikan, komitmen untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Diskusi antara kedua belah pihak mencakup strategi penindakan pidana, pengawasan terhadap tindak kriminal, serta penguatan koordinasi dalam menangani berbagai isu hukum yang muncul.

Dikatakannya, kehadiran sejumlah pejabat tinggi dari kepolisian dan kejaksaan diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang efektif dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: