132 KPM di Pekon Kejadian Terima Beras CPP

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Sebanyak 132 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari delapan pemangku di Pekon Kejadian, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat menerima bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap kelima tahun 2023.

Secara simbolis, penyaluran bantuan beras CPP ini diserahkan oleh Peratin Kejadian Ahmad Hendriyansah, S.Pd., dan dihadiri unsur pemerintah kecamatan,perangkat pekon, LHP serta para KPM di Balai Pekon setempat.

Ahmad Hendriyansah mengatakan, bantuan beras CPP yang disalurkan, merupakan program pemerintah untuk meringankan beban warga pra sejahtera. 

Selain itu, bantuan beras CPP juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk penanggulangan pangan.

BACA JUGA:Tahapan Kampanye Belum Dimulai, Bawaslu Pesisir Barat Kembali Catat Ratusan APS Melanggar

“Bantuan pangan beras ini diterima oleh 132 KPM yang terdiri dari delapan wilayah pemangku dengan jumlah bantuan sebanyak 10 Kg beras untuk setiap KPM,” kata dia.

Lanjutnya, penyaluran bantuan beras CPP kepada KPM langsung dilaksanakan sejak beras itu didistribusikan ke balai pekon.

“Jadi begitu tiba di balai, beras langsung kita salurkan supaya tidak tertunda. Sistem penyalurannya kita panggil masing-masing KPM untuk datang ke balai pekon mengambil bantuan berasnya sendiri tanpa berwakil,” jelasnya. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, artinya ada nanti salah satu KPM diwakilkan saat pengambilan bantuan beras CPP dan tidak nyampai. Hal seperti ini yang dihindari.

BACA JUGA:Pisah Sambut Kepala Rutan Kelas IIB Krui Berlangsung Lancar

“Kami tegaskan kepada perangkat pekon untuk tidak boleh berwakil saat mengambil bantuan beras CPP kecuali yang ada namanya di KPM tersebut,” tegasnya. 

Ia menambahkan program bantuan beras CPP itu disalurkan untuk tahap kelima yang disalurkan untuk alokasi bulan Oktober.

“Semoga bantuan beras CPP ini dapat membantu meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok, karena ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kerawanan dan kenaikan harga pangan beras,” tutup dia.*

Sumber: