Sekdaprov Lampung Sampaikan Pesan Menteri ATR/BPN untuk Bangun Sinergi Songsong Indonesia Emas 2045

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2023 di Lapangan Upacara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Lampung, Senin 25 September 2023.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Fahrizal membacakan amanat Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, yang mengajak jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak demi mewujudkan program bermanfaat bagi masyarakat dan menyongsong Indonesia Emas 2045. 

"Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Menteri berpesan agar Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk melakukan kerja spartan, serta membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak," kata Fahrizal.

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun ini mengusung tema "Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju".

BACA JUGA:Kepala Bappeda Lampung Mulyadi Irsan Ditetapkan Sebagai Pj Bupati Tanggamus

Fahrizal mengatakan Menteri Hadi terus mengingatkan agar seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk memiliki gaya hidup sederhana, dimulai dari diri sendiri, dan keluarga.

"Semoga dengan momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang kali ini kita dapat mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta," katanya.

Saat membacakan amanat Menteri ATR/BPN, Fahrizal menuturkan saat ini Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah. 

"Diharapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar," katanya.

BACA JUGA:Soal Dugaan Kekerasan Oknum Polisi pada Pengamanan Konflik Lahan Anak Tuha, Ini Penjelasan Polda Lampung

Terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Fahrizal mengatakan Menteri mengajak para Kepala Daerah untuk membantu masyarakat dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pendaftaran tanah pertama kali.

Ia menyebutkan hingga saat ini, telah terdapat 118 kabupaten/kota yang membebaskan BPHTB. 

"Terhadap kabupaten/kota yang belum membebaskan BPHTB, Menteri mendorong pemerintah daerah setempat agar dapat segera dilakukan pembebasan BPHTB, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan tanahnya," ujarnya.

Dalam melakukan akselerasi pendaftaran tanah, Fahrizal menjelaskan Kementerian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah yang diperuntukan bagi masyarakat hukum adat yang ditempuh melalui skema pendaftaran tanah secara komunal.

Sumber: