Ini Lima Poin Penting Hasil Focus Group Discussion yang Digelar DLH Lampung Barat

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Kedalam Roadmap Peran dan Komitmen Multi Pihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Barat berlangsung sukses dan menghasilkan lima poin penting

Sekadar diketahui, kegiatan FGD Penyusunan Rencana Aksi Kedalam Road Map Peran dan Komitmen Multi Pihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan, berlangsung selama dua hari yaitu Selasa-Rabu (5-6 September 2023) di Aula Sari Rasa Hotel dan Resto, Kecamatan Balik Bukit, dan pesertanya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab, Instansi Vertikal, Camat, Peratin, NGO, Perusahaan, Perbankan dan Stakeholder terkait

Kepala Dinas Lingkungan Hidup M Henry Faisal, S.H, M.H mengungkapkan, pada kegiatan FGD tersebut menghasilkan lima poin penting yaitu pertama diperlukan Roadmap (Peta Jalan) dalam rangka mitigasi konflik manusia dan satwa liar dan peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan khususnya di beberapa pekon yang berpotensi terjadinya konflik.

Kemudian, poin kedua yaitu Roadmap mitigasi konflik manusia dan satwa liar dan peningkatan perekonomian masyarakat berkelanjutan nantinya diharapkan menjadi produk hukum dan menjadi dasar bagi OPD dan multi pihak (private sektor) dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung proses mitigasi konflik dan peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di daerah rawan konflik manusia dan satwa liar.

BACA JUGA:Diwarnai Isak Tangis, Jenazah Hermansyah Tiba di Rumah Duka

“Selain itu, poin ketiga yaitu diharapkan peran serta multi pihak (Pemda dan private sektor) dalam proses mitigasi dan penanganan konflik satwa dan manusia di Kabupaten Lampung Barat. Serta keempat yakni Roadmap mitigasi konflik satwa liar dan manusia dan peningkatan perekonomian berkelanjutan diharapkan pada tahun 2023 ini bisa menjadi produk hukum,” tegas dia.

Seraya menambahkan, terakhir poin kelima yaitu dukungan dana desa guna mitigasi konflik dan peningkatan perekonomian masyarakat berkelanjutan.

Lebih jauh Henry mengungkapkan, adapun kecamatan dan pekon yang menjadi fokus mitigasi dalam draft Roadmap yaitu Pekon Bumi Hantatai dan Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Pekon Tambak Jaya, Pekon Padang Tambak dan Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong. 

Lalu, Pekon Kubu Perahu dan Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit.

BACA JUGA:Warga Kubu Perahu Tunggu PLN Tangani Tiang Listrik yang Nyaris Roboh

Kemudian, Pekon Ringin Sari, Pekon Roworejo, Pekon Tugu Ratu, Pekon Sukamarga, Pekon Sumber Agung, dan Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh. 

Lalu, Pekon Tri Budi Makmur Kecamatan Kebun Tebu, Pekon Simpang Sari Kecamatan Sumberjaya.

Untuk Kecamatan Lumbok Seminung meliputi Pekon Ujung Rembun, Pekon Pancurmas, Pekon Tawan Sukamulya, dan Pekon Sukabanjar. Selanjutnya Pekon Luas dan Pekon Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis. 

“Jadi ada 20 pekon yang tersebar di delapan kecamatan yang menjadi lokasi mitigasi konflik satwa liar dan manusia di Kabupaten Lampung Barat,” pungkas dia.*

Sumber: