Fahrizal : Pemerintah Dorong Industri Pengolahan Hasil Perikanan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, membuka acara Focus Group Discussion (FGD) optimalisasi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung, di Hotel Sheraton, Selasa (20/12). 

Dalam sambutan tertulis Gubernur Arinal yang dibacakan Fahrizal mengatakan, bahwa meski menghadapi gelombang pandemi dan kontraksi pertumbuhan ekonomi, kinerja sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2022 masih cukup baik. 

Sektor pertanian termasuk perikanan di dalamnya menjadi 3 sektor terbesar yang menyumbang PDRB Provinsi Lampung, bersama pengolahan, perdagangan dan industri. 

Berdasarkan perhitungan sementara, Produksi Perikanan Lampung tahun 2021 mencapai 324 ribu ton, yang terdiri dari Produksi Perikanan Tangkap sebesar 142 ribu ton dan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 182 ribu ton. 

BACA JUGA:Pengajian Akbar Pemprov di Kotaagung, Arinal Beri Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan

Volume Ekspor Perikanan Lampung mengalami perbaikan atau meningkat sebesar 5,6 persen. Pada tahun 2020 ekspor perikanan Lampung sebesar 17.487 ton, naik menjadi 18.482 ton pada tahun 2021. 

Dari sisi nilai bahkan meningkat sebesar 13,4 persen atau mencapai 2,6 triliun di tahun 2021 dari sebelumnya 2,3 triliun di tahun 2020. Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada pada level 109,56 I dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sebesar 101,18 di Desember 2021. 

Sekdaprov juga menambahkan bahwa Lampung patut bersyukur di tengah kondisi pandemi dan perlambatan ekonomi sektor perikanan masih menunjukkan kinerja yang positif.

"Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, sektor ini masih menghadapi beberapa pekerjaan rumah yang perlu terus dibenahi, seperti menurunnya kualitas lingkungan perikanan budidaya, hutan mangrove dan penyakit ikan maupun udang. Harga pakan yang relatif tinggi karena ketergantungan dengan pakan pabrik yang menggunakan bahan baku (tepung ikan) impor, Komoditas ikan lokal ekonomis tinggi di perairan umum semakin sulit ditangkap," jelasnya. 

BACA JUGA:Tingkatkan PAD Lambar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Terealisasi 100 Persen

Selanjutnya Sektor perikanan yang kurang bankable sehingga sulit untuk memperoleh kredit, Revitalisasi kawasan Bumi Dipasena yang berjalan lambat akibat belum jelasnya pengalihan aset-aset perusahaan. 

Kemudian Pengembangan pelabuhan perikanan masih terpusat pada Pelabuhan Perikanan Pantai yang merupakan UPTD Provinsi, karena keterbatasan anggaran daerah dan proses pengalihan aset yang lambat. 

Belum optimalnya pengelolaan Pulau Batang Besar dan Pulau Batang Kecil yang merupakan pulau terluar perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi DKI Jakarta. 

Sejak awal menyusun janji kerja, Gubernur sudah menjadikan pertanian dalam arti luas sebagai salah satu sektor prioritas, melalui beberapa kebijakan maupun agenda kerja utama. 

Sumber: