Sukses Entaskan dari Status Daerah Tertinggal, Lambar Dijadikan Contoh Kemendes PDT

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID -  Sukses mengentaskan dari daerah tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Agustanto Basmar, S.P, M.Si untuk menjadi narasumber dalam acara Peringatan Hari Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang digelar Kemendes PDT di Grand Padis Hotel, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Rabu malam (16/11/2022).

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari kabupaten dengan status tertinggal di seluruh Indonesia tersebut, Agustanto menyampaikan materi tentang Strategi Percepatan Pengentasan dan Mempertahankan Status Entas Daerah Tertinggal.

Kepala Bappeda Agustanto Basmar mengungkapkan, dalam pertemuan itu ia diminta menceritakan Success Story setelah entas dari status daerah tertinggal dan strategi agar tidak masuk kembali menjadi daerah tertinggal.

"Alhamdulilah kita dijadikan sebagai Role Model kabupaten yang sukses," ujar Agustanto.

BACA JUGA:Pemkab Lambar Peringati HKN ke-58 dengan Senam Bersama

Ia mengungkapkan implementasi Visi Misi dan Pitu Program serta Tiga Komitmen adalah langkah nyata Bupati Lambar Parosil Mabsus dan Wakil Bupati Mad Hasnurin membawa Lampung Barat entas dari status daerah tertinggal.

Dijelaskannya, Pitu Program Unggulan Kabupaten Lambar yaitu Peningkatan Infrastruktur Mantap, Penataan Kota Liwa sebagai Kota Budaya, Semua Bisa Sekolah, Pelayanan Masyarakat Sehat, Mensejahterakan Petani, Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan kinerja pelayanan publik serta Peningkatan Iman dan Taqwa.

Sedangkan tiga komitmen daerah yakni Kabupaten Konservasi, Kabupaten Literasi dan Kabupaten Tanggung Bencana. 

"Selain mengimplementasikan tujuh program unggulan dan tiga komitmen daerah, Pemkab Lambar juga mengoptimalisasikan pelaksanaan kebijakan anggaran daerah dengan menetapkan prioritas pembangunan dengan berfokus pada penanganan indikator penyebab utama ketertinggalan," ujarnya.

BACA JUGA:Wah Wah

Ia mengatakan, dari aspek ekonomi, capaian indikator untuk kriteria perekonomian yaitu pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Lambar 15,30 persen dan tahun 2019 menurun menjadi 13,54 persen. 

Adapun upaya untuk meningkatkan perekonomian yaitu pengembangan produk unggulan daerah dan pengembangan sektor pariwisata.

Sementara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, Kabupaten Lambar melakukan penanggulangan kemiskinan antara lain seperti penyediaan jaminan kesehatan daerah untuk masyarakat miskin, rehab rumah tidak layak huni, pemberian bantuan pangan. 

Lalu, memfasilitasi sarana, prasarana, permodalan serta peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM.

BACA JUGA:Kelurahan Gunungterang Terima Kunjungan Polsek TkB

"Untuk ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga menyediakan informasi bagi pencari kerja dan pelatihan keterampilan wirausaha bagi pencari kerja," tegas Agustanto.

Lanjut dia, dari segi aspek sarana dan prasarana (infrastruktur ) dan aksebilitas, yaitu penanganan jalan poros desa dan jalan lingkungan di Pekon Pekon (Desa) serta peningkatan layanan jaringan listrik dengan bekerjasama dengan PLN serta peningkatan layanan jaringan internet.

Tidak hanya itu, lanjut Agustanto, pemerintah daerah juga melaksanakan pembangunan dan penyediaan sarana air bersih, peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pasar serta menjamin ketersediaan tenaga medis. 

"Dengan adanya sejumlah kebijakan dan program tersebut, Kabupaten Lambar berhasil entas dari status sebagai kabupaten tertinggal," kata dia.

BACA JUGA:Wabup Way Kanan Buka Festival Budaya Daerah HUT Dharma Wanita Persatuan ke-23

Lebih jauh Agustanto mengatakan, adapun kebijakan pasca terentaskan sebagai daerah tertinggal, Pemkab Lambar melanjutkan pembangunan dengan memperhatikan yaitu pembangunan dengan optimalisasi anggaran dan berfokus pada prioritas sesuai dengan RPJMD, Pitu Program Unggulan dan 3 Komitmen Daerah.

"Serta pembangunan  terintegrasi sampai ke tingkat pekon dengan optimalisasi dana desa," pungkas dia. (lus/mlo)

Sumber: