Bangun Negara Rapat Penyusunan RKP Pekon Tahun 2023

PESBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID — Pemerintah Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pekon dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pekon tahun anggaran 2023, yang dipusatkan di aula Balai Pekon setempat, Jumat (28/10).

Dalam kegiatan itu dihadiri Peratin Bangun Negara Ahmad Kahpi, Sekretaris Camat Pesisir Selatan, Mat Suardi, S.I.P., beserta rombongan, Pendamping Desa Fatahurazi, S.E., Ketua LHP Nizam Sadi, LPMP Mulyadi, TP-PKK, aparatur Pekon, tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya.

Peratin Bangun Negara, Ahmad Kahpi, menyampaikan bahwa, pelaksanaan Musrenbang Pekon dalam rangka penyusunan RKP Pekon tahun 2023 yang dilaksanakan ini merupakan langkah awal untuk perencanaan kegiatan Pekon setempat. 

Tentunya dalam penyusunan RKP tersebut juga tetap mengacu pada aturan yang ada salah satunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No.8/2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023.

BACA JUGA:KPU Provinsi Lampung Monitoring Verfak di Pesbar

“Ada beberapa yang diprioritaskan dalam Permendes PDTT tersebut di tahun 2023 yang diarahkan untuk program kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa,” katanya.

Lanjutnya, program tersebut antara lain pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi maupun penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa. 

Dalam penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi tersebut seperti halnya peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha ekonomi produktif dan sebagainya. 

Kemudian, program prioritas nasional seperti ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan penurunan stunting dan lainnya.

BACA JUGA:Hasil Tes Urine Eselon II dan PTP di Lingkungan Pemprov Lampung Dinyatakan Negatif

“Sedangkan, untuk prioritas mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam itu meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun kegiatan lainnya,” jelasnya.

Dijelaskan, dengan mengacu aturan tersebut, maka dalam penyusunan RKP tahun 2023 di Pekon Bangun Negara ini ada beberapa poin yang diprioritaskan antara lain program ketahanan pangan meliputi pembukaan jalan usaha tani di Pemangku Sumbersari II dengan panjang sekitar 500 meter, dan pengadaan bibit tanaman pangan.

“Selain itu, dalam penanganan stunting juga masih kita prioritaskan dengan pemberian makanan tambahan untuk balita,” katanya.

Selain itu, masih kata dia, di tahun 2023 Pekon Bangun Negara juga masih memprioritaskan pemberian BLT maksimal 25 persen yang bersumber dari dana desa, dan memprogramkan penanggulangan bencana darurat, hingga program bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pihaknya berharap dalam upaya penyusunan RKP tersebut tidak terkendala.

Sumber: