Fraksi DPRD Lamtim Kritisi RAPBD 2023

LAMTIM, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023, Senin 17 Oktober  2022.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nawawi Iskandar  itu dihadiri Wakil Bupati Azwar Hadi, Sekretaris Kabupaten M.Jusuf dan jajaran Forkopimda.

Juru bicara Fraksi PDIP Joko Pramono saat membacakan pandangan umum mempertanyakan tentang adanya sejumlah perbedaan proyeksi pendapatan antara kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) dengan RAPBD tahun 2023. 

Contohnya,  berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati, proyeksi PAD naik pada kisaran Rp20 miliar, menjadi Rp195 miliar.  Namun, pada RAPBD 2023 proyeksi PAD mengalami kenaikan  Rp40 miliar sehingga menjadi Rp211,39 miliar.  

BACA JUGA:1000 Petani Dapat BPJS Ketenagakerjaan dari Pemprov Lampung Selama 3 Bulan Terakhir

Begitu juga total proyeksi pendapatan pada KUA dan PPAS yang telah disepakati ditetapkan sebesar Rp2,19 triliun. Namun, pada RAPBD berubah menjadi Rp2,17 triliun.   

Selanjutnya, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Lilis, berharap RAPBD 2023 dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Sementara, Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Suminah berharap agar anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Saprul Alamsyah menilai peningkatan proyeksi PAD masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

BACA JUGA:Produk UMKM dan Seni Budaya Hiasi Jatiagung Fair 2022

Kemudian, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Mugiadi mempertanyakan adanya penurunan proyeksi pendapatan tahun 2023 dibanding 2022. Karenanya, Fraksi Demokrat berharap Pemkab Lamtim lebih proaktif dalam menyusun strategi dalam upaya peningkatan potensi pendapatan daerah.

Kritikan mengenai PAD juga disampaikan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Agus. Menurutnya, penurunan potensi PAD tahun 2023 dibanding 2022 harus diimbangi dengan pencapaian yang tinggi.      

Terjadinya selisih nilai anggaran antara KUA dan PPAS dengan RAPBD juga dipertanyakan Fraksi PKS melalui juru bicaranya Bariah.

Menurutnya, kedudukan RAPBD sangat menentukan proses berjalannya fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang merata bagi seluruh warga Lamtim.       

Sumber: