Soal Way Haru, DPRD Pesbar Akan Ngadu ke Pusat

PESBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) berencana untuk menjadwalkan rapat di badan musyawarah (Banmus) sekaligus membahas agenda untuk melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) maupun Komisi terkait yang membidangi di DPR RI guna membahas persoalan empat pekon terisolir di Kecamatan Bangkunat.

Ketua DPRD Pesbar, Agus Cik, mengatakan, terkait keluhan masyarakat mengenai harapan ada akses jalan menuju wilayah empat Pekon itu dibangun, diakuinya  hal itu sudah berlangsung sejak lama. 

Bahkan sejak zaman penjajahan sebelum Kemerdekaan RI dahulu. Sehingga kondisi alam di wilayah Pekon Bandar Dalam, Way Tiyas, Siring Gadng dan Way Haru itu tidak sama.

“Masyarakat di empat Pekon itu bukan merupakan masyarakat biasa, artinya mereka itu adalah masyarakat adat sai batin marga. Hingga kini masyarakat adat itu  masih menjunjung tinggi rasa persatuan dan gotong royong,” katanya, Rabu (7/9).

BACA JUGA:Modifikasi Tanki Mobil, Pengecor Solar di Pesbar Ditangkap Polres Lambar

Karena itu, kata dia, dengan adanya rencana masyarakat yang tidak akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak suara pada Pemilu mendatang, hal itu tetap harus menjadi perhatian bersama, meski rencana itu merupakan hak dari masyarakat. 

Mengingat tuntutan masyarakat hanya satu yakni dibangunnya akses jalan utama menuju empat pekon terisolir itu.

“Akses jalan utama menuju empat Pekon terisolir di wilayah itu merupakan wilayah kawasan hutan taman nasional bukit barisan selatan (TNBBS), sehingga harus ada persetujuan untuk membangun jalan tersebut,” jelasnya.

BACA JUGA:Perikanan Salah Satu Ujung Tombak, Gubernur Arinal akan Tebar 1 Juta Benih Ikan

Dikatakannya, Pemkab dan DPRD Pesbar juga sudah cukup lama untuk minta perkembangan penjelasan dari pihak TNBBS. Tapi hingga kini belum ada kesimpulan dan membuahkan hasil. 

Karena itu, DPRD Pesbar terus berupaya menjaga dan menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait di Pesbar dan di luar daerah.

 

“Salah satunya dengan berkoordinasi ke Kementerian LHK, dan Komisi terkait di DPR RI, untuk menyampaikan kondisi dan harapan masyarakat Way Haru dan sekitarnya itu. Sehingga, nanti harapan masyarakat salah satunya terkait akses jalan itu bisa terwujud,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)

Sumber: