Sekdaprov Jaring Isu Pertanahan di Kabupaten/Kota

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov)  Lampung Fahrizal Darminto buka rapat koordinasi (rakor) Penyelenggaraan Pertanahan Provinsi Lampung di Hotel Horison, Bandarlampung, Senin (29/8).

Hal tersebut dilakukan agar dapat menjaring isu-isu strategis bidang pertanahan yang ada di kabupaten/kota Provinsi Lampung. 

"Ini menjadi wadah bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam urusan pertanahan," kata Fahrizal. 

"Serta mensinergikan program-program pembangunan dan bekerja sama berkolaborasi saling membantu untuk menjalankan program dan kegiatan ini dengan baik," sambungnya. 

BACA JUGA:124 Sapi dan Kerbau Diduga Terjangkit Virus PMK

Penyelenggaraan pertanahan butuh penanganan yang amat serius dari pemerintah, mengingat pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. 

"Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan persoalan itu. Tanah harus bermanfaat bagi kehidupan dan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan," terangnya. 

Ia juga mengajak semua pihak bersinergi secara lintas sektor untuk mampu mengoptimalisasi capaian pembangunan guna mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya. 

"Melalui acara ini diharapkan penyelenggaraan pertanahan di Provinsi Lampung kedepannya dapat semakin baik serta mampu mendorong terwujudnya visi Gubernur Lampung, Rakyat Lampung Berjaya," pungkasnya. 

BACA JUGA:Kejati Lampung Naikkan Status Dugaan Korupsi DLH Bandarlampung ke Tahap Penyidikan

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung Tony Ferdinansyah mengatakan melalui Rakor ini, adanya koordinasi yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna membahas isu-isu strategis bidang pertanahan. 

"Melalui Rakor dapat teridentifikasi permasalahan pertanahan serta merumuskan arah kebijakan dan rencana tindaklanjut dalam menyelesaikan isu-isu strategis pertanahan," terangnya. 

Selain itu, kata Tony, termasuk terfasilitasinya penanganan masalah dalam penyelenggaraan pertanahan yang sudah berjalan maupun rencana strategis untuk tahun 2023 dan 2024. 

"Melalui koordinasi ini, diharapkan penyelenggaraan pertanahan ini kedepannya dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.(ded/mlo)

 

 

Sumber: