Juwarsyah : Tak Ada Koordinasi-Sosialisasi Soal BPNT

Juwarsyah : Tak Ada Koordinasi-Sosialisasi Soal BPNT

Medialampung.co.id - Lurah Waymengaku Kecamatan Balikbukit Kabupaten Lambar Juwarsyah, S.I.P, M.M., menyayangkan tidak adanya koordinasi dan sosialisasi dari Dinas Sosial, pihak bank yang ditunjuk, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui e-warong (elektronik warung gotong royong).

“Mereka tidak ada sosialisasi maupun pemberitahuan terkait penetapan e-Warong yang di tunjuk di Kelurahan Waymengaku, mestinya mereka memberitahukan kepada kami selaku aparat kelurahan karena ini melibatkan masyarakat di wilayah Kelurahan Waymengaku,” ujar Juwarsyah di Ruang Kerjanya, Kamis (3/10)

Hingga kini, kata dia, dirinya tidak mengetahui bantuan apa saja yang diterima masyarakatnya melalui program BPNT. Mestinya pihak Bank Mandiri dan Dinas Sosial serta TKSK memberitahukan warung mana saja di kelurahan ini yang bekerjasama dengan pihak bank dalam menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut, dan bentuk bantuannya apa saja dan berapa yang diterima setiap keluarga penerima manfaat (KPM), sehingga ketika masyarakat bertanya ke kelurahan maka pihaknya tahu.

“Kalau kita diberitahu maka ketika masyarakat bertanya ke kelurahan kita bisa menjawabnya. Jika tidak diberitahu seperti ini, kalau ada apa-apa terjadi di dalam warung tersebut siapa yang akan bertanggungjawab? Pihak bank semestinya melapor dan apapun yang terjadi 1x24 jam harus melapor,” cetusnya seraya menambahkan, pihak Dinas Sosial juga belum pernah mensosialisasikan kepada pihak kelurahan terkait program BPNT tersebut.

Pihaknya berharap pihak Bank Mandiri berkoordinasi dengan pihak kelurahan terkait penetapan e-Warong program BPNT di Kelurahan Wayemngaku. “Saya ingin mereka terbuka, siapa pun warung yang ditunjuk silahkan namun kalau mau  masuk kerumah orang ya pamit dulu atau paling tidak melapor. Terlebih ini menyangkut bantuan dari pemerintah untuk masyarakat khususnya di Kelurahan Waymengaku,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Kasi Penanganan Fakir Miskin Darwin Hasni, S.E., mendampingi Kepala Dinas Sosial Raswan, S.H, M.M mengaku untuk kegiatan sosialisasi program BPNT di tingkat pekon maupun kelurahan memang tidak ada, namun sifatnya launcing telah dilaksanakan pihaknya di Kecamatan Batuketulis.

“Kalau kita (Dinsos) melaksanakan sosialisasi di setiap pekon dan kelurahan itu tidak ada, tapi kita ada yang namanya TKSK di setiap kecamatan sebagai penyambung lindah, pendamping serta penyampaian informasi kepada masyarakat,” ujar Darwin  seraya menambahkan, satu kecamatan ditempatkan satu TKSK.

Lanjut dia, dengan waktu yang mendesak karena pihaknya menerima surat transformasi dari program bantuan sosial (bansos) rastra ke program BPNT dipertengahan tahun sehingga tidak memungkinkan pihaknya untuk melaksanakan sosialisasi ke pekon dan kelurahan se-Kabupaten Lambar.

“Kalau soal e-Warong, itu pengusulannya langsung dari bawah (TKSK) ke Dinas Sosial untuk direkomendasikan, dan yang menentukkan layak atau tidaknya itu kewenangan pihak Bank Mandiri bukan Dinsos. Selama ini memang banyak masukan dari bawah dan kita siap untuk memfasilitasi. Kalau Dinsos menjangkau 131 pekon dan enam kelurahan itu tidak mungkin, sehingga peran dan tugas TKSK untuk penyambung lidah, penyambung informasi dan melakukan pendampingan dibawah,” pungkas dia. (lus/mlo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: