Ini Pengarahan Loekman dalam Orientasi Kakam

Medialampung.co.id - Sebanyak 168 kepala kampung (Kakam) mengikuti Orientasi dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kampung di BBC Hotel Bandarjaya, Rabu (26/2). Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto membuka orientasi dengan memberikan sejumlah pengarahan.

"Saya berharap Kakam bisa mengelola ADD dan ADK dengan baik. Pemerintahan kampung adalah ujung tombok pembangunan sehingga kesejahteraan perlu diperhatikan. Pemerintahan kampung adalah garda terdepan melayani masyarakat. Honor RT naik dari Rp225 ribu menjadi Rp500 ribu dan Kakam naik jadi Rp3,5 juta. Karena itu, mari sama-sama membangun Lamteng," katanya.

Loekman juga berpesan agar Kakam jangan ikut politkk praktis. "Kakam jangan ikut politik praktis. Bupati punya kewenangan memberhentikan Kakam jika melanggar aturan. Kita harus bersatu membangun Lamteng. Karena iti niat harus sama. Begitu juga langkah, suara, dan tujuan. Saya tak mau punya Kakam yang ongok-ongok. Tidak memahami bidang tugas dan batas kewenangannya," ujarnya.

Kakam, kata Loekman, jangan gampang mengganti perangkat kampung. "Pesan saya jangan gampang mengganti perangkat kampung. Dibina dahulu. Saya menggantikan Pak Mustafa saja, apa ada yg dinon-job-kan? Apa yang 'miring-miring' langsung diganti? Bina dahulu. 'Miring' karena tidak paham tugas dan kewenangan. Penggantian aparatur kampung juga ada adasarnya. Yakni sudah mengundurkan diri, meninggal duni, dan diberhentikan karena tak memenuhi syarat lagi. Saya sudah kirimkan surat edaran. Bupati saja enam bulan baru boleh adakan pergeseran. Pergantian aparatur kampung harus ada rekomendasi dari camat karena menyangkut masalah keuangan negara," ungkapnya.

Loekman juga mengingatkan Kakam agar memberikan modal Kelompok Wanita Tani (KWT) dari ADD. "Tolong dicatat, KWT diberi modal dari ADD. KWT sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kampung," ujarnya.

Ada lagi, kata Loekman, Kakam jangan mengangkat perangkat kampung yang ada hubungan darah. "Larangan aparatur kampung ada hubungan darah dengan Kakam. Nanti kalau bertemu penegak hukum pasti bermasalah. Contohnya ada masuk penjara. Fakta banyak yang mengelola ADD tak sesuai. Saya masih minta dibina. Tapi tak bisa terus-terusan dibina. Makanya saya minta laksanakan tugas dalam koridor toleransi. Kalau 100 jangan diambil semua. Bisalah ambil 10 untuk kebijakan. Makan kalau banyak juga muntah," tegasnya secara blak-blakan.

Jika ada yang warga sakit tak mampu berobat dan telantar, Loekman minta dibantu. "Kalau ada warga tak mampu atau orang telantar dibantu. Ini tugas pemerintah. Jangan dibiarkan. Begitu juga orang gila, meski banyak kiriman dari luar daerah," ungkapnya.

Sedangkan Kepala Dinas PMK Lamteng Firdaus Rokain menyatakan kegiatan ini tujuannya meningkatkan pemahaman tupoksi, kewajiban, kewenangan, dan larangan Kakam. "Juga mengetahui administrasi pengelolaan dana kampung," katanya. (sya/mlo)

Sumber: