Sidak ASN, Adipati Surya Murka

Medialampung.co.id - Tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Waykanan cukup rendah. 

Hal itu terbukti saat Bupati menggelar Sidak kemarin banyak ruangan kosong saat jam kerja berlangsung, hal itu membuat Mantan Ketua DPRD Waykanan yang memang dikenal sangat disiplin tersebut murka dan meminta Sekretaris Daerah Waykanan untuk menindak lanjutinya. 

Orang nomor satu di Kabupaten Waykanan ini menemukan ruangan di beberapa Dinas Kepala Dinasnya tidak ada ditempat, bahkan Ruangan Kepala Bagian Setdakab satu orang pun tidak ada dengan alasan Dinas Luar (DL) dan lainnya. Bahkan yang lebih miris lagi, Adipati hanya mendapati dua sampai tiga orang, itu pun hanya tenaga Honorer.

"Jadi Soal DL ini peringatan terakhir saya kepada bapak ibu, kalaupun DL keluar daerah itu harus lapor Bupati dan yang menandatangani minimal sekda. Kalau bapak ibu mau DL apa susahnya bapak ibu lapor pada Bupati nggak bisa telepon, WA. kalau bapak ibu tidak mau lapor ke bupati berarti bapak ibu itu DL nya tidak benar, ini masih banyak yang DL nya saya tidak tahu," ujar Adipati

“Yang kedua, kemarin saya berkeliling ke beberapa Dinas dan ke beberapa Bagian banyak Dinas itu Kepala Dinasnya nggak hadir yang miris bagi saya adalah absensi, absensi nya sudah tidak pakai sidik jari (Fingerprint) namun sudah memakai manual. diperparah lagi dengan tidak ada yang tandatangan, dan saya anggap yang tidak tanda tangan tidak hadir. saya minta kepada Sekda agar bisa menertibkan kembali, Ini fingerprint gak jalan semua, kalau begini caranya rusak kita," tegas orang nomor satu di Kabupaten Waykanan itu.

Masih menurut Bupati yang ia tidak habis pikir adalah dalam sidaknya ia hanya menemukan hanya diisi satu orang kemarin, dan satu orang itu pun tenaga honorer. Bahkan yang lebih parah lagi bagian setdakab itu satu orang pun tidak ada dengan alasan bermacam-macam. 

“Alasan mereka Work From Home (WFH), WFH si WFH tapi tidak gitu-gitu juga, jadi saya pikir nggak perlu lagi WFH pak Sekda, karena WFH itu hanya jadi alasan mereka untuk tidak bekerja dengan benar, toh mereka tidak WFH mereka jalan-jalan juga, DL kemana-mana, ada yang main ke Baturaja main ke Bandarlampung, kita takut penyebaran Covid-19 tapi mereka justru berkeliling ke mana-mana malah berpotensi membawa virus, Cukup terapkan saja di kantor itu prokesnya 5M, dengan prosesnya dijalankan sudah cukup. Jadi ini buat perhatian untuk semua," tandas Adipati.

Terpisah Baharuzaman, SH, Ketua Umum EMPPATI memberikan dukungan penuh pada Bupati Waykanan yang memberikan teguran keras atas banyaknya pejabatnya yang malas, dan bahkan semestinya dapat memberikan sanksi bagi pejabat yang meninggalkan kantornya tanpa keterangan yang jelas,

“Fenomena ini sebenarnya sudah lama, banyak pejabat yang tidak ada di kantor, dengan berbagai alasan, akan tetapi karena mungkin korupsi waktu ini sudah berjamaah maka, semua diam dan hanya Romi Ferizal yang mendapatkan sanksi penurunan jabatan, sedangkan yang lain tidak jadi wajar kalau Romi Ferizal melakukan protes, dan sekarang Bupati menemukan langsung, apa yang disampaikan oleh Romi, kita lihat apa hasilnya nanti,” ujar Baharuzaman.

Terpisah Sekdakab Waykanan, Hi. Saipul,S.Sos, M,IP, selaku Ankum tertinggi PNS di Waykanan, hanya menyatakan suatau kewajaran bila Bupati, melakukan koreksi dan pengawasan kepada bawahan, tujuannya untuk meningkatkan kinerja.

“Saya pikir wajar jika pimpinan punya koreksi dan pengawasan kepada bawahan tujuannya untuk meningkatkan kinerja,” tegas Saipul.(sah/mlo)

Sumber: