Pemkab Lambar Verivali 34.420 DTKS

Medialampung.co.id -  Pemkab Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai melakukan verifikasi dan validasi (Verivali) terhadap Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada kabupaten setempat, hasil final dari data yang di  verifikali akan menjadi acuan pemerintah pusat dalam merealisasikan Banrtuan Sosial (Bansos).

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Sopan Sopian mengatakan, dalam Verivali tersebut  pihaknya melibatkan Tenaga Kesehjateraan Sosial Kecamatan (TKSK) kecamatan, kemudian operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)  di tingkat pekon, sehingga proses Verivali tahun 2019 ini diharapkan lebih optimal lagi, dan menghasilkan data-data real sesuai dengan kondisi (perekonomian) masyarakat sebenarnya.

”Total yang dilakukan Verivali sebanyak 34.420 kepala keluarga (KK) sesuai dengan DTKS, Verivali ini dilaksanakan mengingat masih banyak data yang tidak sesuai, misalnya ada warga yang harusnya masuk DTKS ternyata tidak, dan yang dinilai telah mampu secara ekonomi malah masuk data, dengan adanya Verivali tersebut maka akan dihasilkan data yang sebenarnya, dan akan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan adanya warga yang tidak masuk DTKS dan dinilai layak,” ungkap Sopian, didampingi Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin Darwin Hasni, di ruang kerjanya Kamis (3/10).

Namun  Sopian menegaskan, dalam menentukan warga layak atau tidak masuk dalam DTKS sebagai acuan dalam menerima Bansos, bukan tim Verivali di lapangan atau Dinsos, melainkan akan ditentukan pemerintah pusat melalui SIKS-NG, sehingga ketika nantinya ada warga yang sebelumnya masuk DTKS dan ternyata nantinya tidak lagi, itu bukan kebijakan tim Verivali atau pemerintah daerah, melainkan hasil penyaringan yang dilakukan pemerintah pusat melalui aplikasi.

“Hasil Verivali operator SIKS-NG di tingkat pekon, yang diawali pengisian form, kemudian input offline, dan disampaikan ke operator SIKS-NG di tingkat kabupaten untuk di input ke pusat melalui online, jadi nantinya berdasarkan hasil input data yang dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan, maka akan ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan penyaringan oleh aplikasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos),” kata dia.

Bulan Mei lalu pihaknya melaksanakan pelatihan SIKS-NG, kami menghadirkan peratin dan lurah se-Lambar, kemudian operator SIKS-NG pekon, pada saat itu ditekankan Verivali harus sesuai sesuai kondisi di lapangan, sehingga kedepannya kami berharap DTKS semakin baik dan sesuai kondisi sebenarnya.

”Untuk finalisasi Verivali  dijadwalkan bulan Oktober ini, karena itu kami berharap seluruh operator SIKS-NG pekon bisa segera menyampaikan ke operator kabupaten sehingga bisa diteruskan ke pusat, karena ini akan menjadi acuan dalam penyaluran Bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  dan lainnya,” pungkas  Sopan. (nop/mlo)

Sumber: