Wabup Geram Proses Pemutakhiran BDT Tidak Sesuai Prosedur

Medialampung.co.id - Menyikapi proses pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) atau data penduduk miskin di Kabupaten Lampung Barat yang sebelumnya menuai keluhan lantaran dalam kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data tidak dilakukan dengan sistem Door to Door membuat Wakil Bupati Drs Hi. Mad Hasnurin geram.

“Jadi petugas itu harus siap capek, apalagi tugas yang di emban berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat, kalau aturannya harus Door To Door ya harus betul-betul dilaksanakan, tentu ini akan menjadi evaluasi,” ungkap Mad Hasnurin saat di temui diruang kerjanya, Senin (30/9).

Ia menegaskan bahwa ketepatan sasaran pada setiap program pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, untuk itu perlu didukung dengan data yang akurat, terus di update, dan terintegrasi atau data terpadu.

“Tugas pemutakhiran ini amanah, yang harus dijalankan oleh petugas dilapangan, karena apabila program bantuan pemerintah yang disalurkan tepat sasaran maka akan mempercepat penaggulangan kemiskinan, sehingga saat ini bagi petugas yang sedang melakukan pendataan harus betul-betul maksimal,” pintanya.

Disamping itu, kata dia kepada operator juga diminta untuk tidak ada tebang pilih pada penerima program, seperti halnya mengutamakan sanak family karena hal tersebut tentu akan memicu gejolak di tengah masyarakat.

“Untuk operator juga jangan tebang pilih, atau lebih mengutamakan sanak saudaranya, ya kalau memang kondisinya masuk kategori keluarga miskin tidak masalah, tapi kalau sudah mampu tentu itu sudah sangat menyalahi,” tegasnya.

Seperti sebelumnya, Dinas Sosial juga menekankan agar kegiatan verifikasi dan validasi (Verivali) data terpadu fakir miskin tahun 2019 dilakukan secara maksimal dengan sistem door to door. Hal itu ditegaskan seiring dengan adanya temuan bahwa dalam kegiatan verivali di tingkat pekon, ditemukan petugas pendata hanya bekerja di belakang meja alias tidak turun ke lapangan.

Atas adanya temuan itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh operator verivali agar memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, sebab pelaporan pendaftaran atau perubahan data secara berjenjang itu dilakukan dari tingkat pekon/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, sampai ke pemerintah pusat sehingga pihaknya meminta kerjasama dari seluruh pemerintah pekon dan Lurah untuk ikut bersama-sama membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data tersebut.(edi/mlo)

Sumber: