Fluktuasi Harga Hortikultura Diduga Ulah Mafia

Medialampung.co.id - Fluktuasi harga jual produk hortikultura yang kerap merugikan petani di Kabupaten Lampung Barat, mendapatkan perhatian serius dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Bambang Dwi Saputra, SH. Menurutnya banyak yang menjadi penyebab. 

Politisi PDI Perjuangan tersebut menyebut, keberadaan mafia dalam  mengatur harga dalam pemasaran produk pertanian khususnya komoditas hortikultura. Karena itu pemerintah harus serius dalam menyikapi ini, sehingga rantai mafia bisa terputus, dengan demikian petani akan diuntungkan. 

"Kalau kita berbicara pangsa pasar, untuk produk hortikultura yang dihasilkan petani di Lambar masih terbuka, bahkan untuk hasil petani di Lambar ini tidak mampu mencukupi permintaan untuk Lampung saja, lalu masalahnya ada dimana?, saya yakin ini memang ada mapia harga, sehingga petani kerap dirugikan," ungkapnya. 

Putra dari Hi. Suhaili yang merupakan politisi senior di bumi beguai jejama sai betik  tersebut menawarkan solusi dalam memutus rantai mafia, yakni dengan dibangunnya pasar sentral, karena dengan dibangunnya pasar sentral tersebut pemerintah bisa memiliki campur tangan dalam memberikan harga yang menguntungkan petani. 

"Saya berkeyakinan ketika pasar sentral dibangun, maka kondisi yang seperti ini tidak akan terjadi, petani bisa menjual langsung ke pasar sentral, sehingga ruang gerak mapia harga akan semakin sempit, dan petani tentunya akan diuntungkan karena harga jual bisa lebih stabil," kata dia. 

Selain menyoal masalah mapia harga, Bambang juga menyinggung soal kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini juga menurutnya harus dilakukan evaluasi, karena ada dugaan permainan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. 

"Hasil saya turun di lapangan, kenapa ada Poktan yang mendapatkan alokasi sesuai dengan RDKK misalkan mendapatkan alokasi tujuh ton, nah ketika penebusan ada yang hanya mampu menebus tiga ton atau lima ton saja, lalu kemana sisanya? inikah tidak jelas, siapa yang bermain dengan pupuk bersubsidi ini?" ujarnya. 

Selanjutnya masalah lain yang ia temui di lapangan juga terkait dengan kurangnya jumlah Petugas Pendamping Lapangan (PPL), padahal keberadaannya sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu hasil pertanian. 

"Ini PPL-nya dimana? Petani sangat membutuhkan keberadaan mereka, karena itu pihak terkait dalam hal ini DTPH untuk bisa mencarikan solusi terkait ini, kalau misalnya memang jumlah PPL memang terbatas, harus dicarikan solusi," kata dia. 

Ia juga berharap keberadaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)  yang merupakan sebuah organisasi sosial di Indonesia yang berskala nasional, mampu memberikan  pendampingan terhadap petani, termasuk ikut memperjuangkan nasib petani yang kerap dilanda kerugian akibat fluktuasi harga. 

"Keberadaan HKTI di tengah-tengah petani dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, HKTI harus mengambil peran dan menyikapi tentang adanya anjlok harga," pungkasnya. (nop/mlo)

Sumber: