DPRD Lampung Bahas 10 Raperda Usul Inisiatif Bersama Pemprov

DPRD Lampung Bahas 10 Raperda Usul Inisiatif Bersama Pemprov

Medialampung.co.id – DPRD Lampung bersama Pemerintah Provinsi membahas 10 raperda usul inisiatif DPRD Lampung dan 8 raperda prakarsa pemprov, di ruang sidang DPRD setempat, Senin (30/8/2021). Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik), dalam sambutanya mengatakan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang masuk dalam rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 10 usulan inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Adapun lima BUMD yang masuk dalam raperda yakni PT Bumi Agro sejahtera, PT Wisata Lampung Indah, PT Trans Lampung Berjaya, PT Lampung Sarana Karya, PT Lampung Usaha Energi. Kelima BUMD ini nantinya akan mendapatkan suntikan modal atau penyertaan modal dari Pemprov dengan besaran yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah (Perda). “Tentang BUMD disebutkan bahwa penyertaan modal ditetapkan dengan perda, maka dari itu pelaksanaan penyertaan modal dari Pemprov pada masing-masing dapat dilakukan sesuai kebutuhan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor,” ujar ibu hamil ini, saat mengikuti rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I Tentang 10 Rancangan peraturan daerah (Raperda) Usul Inisiatif DPRD di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Senin (30/08/2021). Ketua Bapemperda DPRD Lampung Jauharoh Hadad membenarkan bahwasanya ada lima BUMD yang akan diresmikan dalam raperda usul inisiatif Pemprov Lampung. “Iya ada lima pembentukan BUMD baru dalam usul inisiatif Pemprov yang nantinya akan mendapatkan modal dari Pemprov, kalau namanya dibentuk berarti harus ada modalnya dong,” kata dia seusai sidang paripurna di DPRD Lampung. Menurutnya, kelima BUMD Pemprov juga akan merubah atau melakukan perubahan atas Perda Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019/2024. “Lalu Pemprov juga akan melakukan penambahan penyertaan modal pemerintah pada PT Bangun Askrida dan untuk kelima BUMD lainya juga akan mendapatkan modal dari Pemprov Lampung dan untuk wajar atau tidaknya modal tersebut akan di bahas dulu di pansus,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: