Disetujui Komisi ASN, Pemkab Lambar Bersiap Lelang Tujuh Jabatan Eselon II

[caption id="attachment_23175" align="aligncenter" width="1024"] Kepala BKPSDM Lambar Nukman MS[/caption]

Medialampung.co.id, BALIKBUKIT – Pemkab Lampung Barat ternyata mulai mempersiapkan untuk proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Lingkungan Pemkab setempat. Tahapan lelang terbuka tersebut, rencananya akan dimulai pekan depan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Medialampung.co.id, dalam waktu dekat ini tim pemkab akan melakukan pertemuan dengan tim seleksi (Timsel) untuk membahas persiapan lelang terbuka guna pengisian kekosongan tujuh jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini masih terjadi kekosongan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Lambar Drs. Hi. Nukman MS, M.M., ketika dikonfirmasi membenarkan, bahwa Pemkab Lambar telah mendapatkan persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan usulan seleksi terbuka pengisian JPT yang disampaikan beberapa waktu lalu.

”Komite ASN sudah disurati, dan kami sudah mendapatkan balasan yang diterima melalui email, pada prinsipnya disetujui untuk dilakukan lelang sesuai aturan yang berlaku,” ungkap mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (DPMP) tersebut.

Namun, kata dia, tidak serta merta dengan disetujuinya oleh Komite ASN maka lelang terbuka bisa langsung dilaksanakan, melainkan harus ada jeda waktu paling cepat dua bulan pasca persetujuan. Lelang jabatan tersebut, kata dia, hanya untuk tujuh jabatan Eselon II saja.

”Karena itu, kami akan melakukan pertemuan dengan Timsel untuk membahas itu, sekaligus penjajakan, sesuai Tupoksinya, termasuk melihat komitmennya, karena nantinya sepenuhnya proses seleksi terbuka akan diserahkan sepenuhnya kepada Timsel,” kata Nukman lagi.

Ia menambahkan, Timsel dimaksud yakni Timsel yang sebelumnya sukses melakukan seleksi terbuka terhadap jabatan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lambar beberapa waktu lalu, namun itu bisa saja mengalami perubahan .

Sekadar diketahui, tujuh jabatan kepala OPD yang kini mengalami kekosongan dan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yakni Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon (DPMP) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). (nop/mlo)

Sumber: