Diduga Menguntungkan Sepihak, LMPI Demo di BMBK Lampung

Medialampung.co.id - Sejumlah massa dari Lembaga Merah Putih Indonesia (LMPI) menggelar demo yang diselenggarakan di depan kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung di Jl.ZA. Pagar Alam, Kecamatan Rajabasa, Senin (7/9). 

Ketua LMPI, Hendra kepada medialampung.co.id mengatakan, terkait isu juga laporan dari masyarakat bahwa ada indikasikan, dugaan semua proyek sudah diatur.

"Kita bukan berarti mengarah agar mendapatkan proyek, melainkan sesuai imbauan Ketua KPK, Pirli pada tahun lalu, menemukan ada beberapa proyek yang duga dikondisikan. Sebagai LMPI berfungsi mengontrol, juga mengimbau agar jangan sampai seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Lampung tertangkap kembali oleh KPK, kita malu," ujarnya.

Tidak hanya itu, berharap semua pembagian tender dilakukan secara profesional.

"Langkah-langkah yang sudah kita lakukan seperti mencari informasi kepada masyarakat, juga kroscek, di lapangan menemukan indikasi adanya kongkalikong," kata dia.

Pihaknya berharap jangan sampai terjadi kembali seperti informasi yang marak terdengar saat ini. Seperti beberapa kepala daerah di lampung utara, mesuji, tanggamus. terjerat korupsi.

Agar di Lampung bersih dari korupsi, juga pembangunan dapat tertib, apabila setelah melakukan himbauan, namun masih ada dugaan-dugaan atau terindikasi maka pihaknya akan melapor ke pihak yang berwajib.

Sementara Sekretaris LMPI, R. Budianto ketika di wawancara sejumlah media mengatakan, menduga bahwa ada praktek persekongkolan, untuk menentukan atau mengarahkan.

Kepada oknum rekanan tertentu, pihaknya tidak ingin kedepan seperti apa yang telah diungkapkan KPK satu tahun lalu di Novotel bahwa kasus terbanyak, korupsi, pengadaan barang dan jasa.

"Kita ingin mengingatkan, juga memberikan support, kepada para pejabat di lampung, agar jangan mencoba-coba lagi, untuk melakukan korupsi," imbuhnya.

Masyarakat di Lampung sudah malu dan sedih, apalagi melihat kepala daerah yang terjerat dalam hal yang tidak baik. 

Mulai saat ini stop untuk melakukan korupsi, pihaknya meminta kepada dinas bina marga, agar tidak lagi melakukan, praktek, kerjasama, dengan oknum di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Patut kita curigai bahwa ada permainan antara mereka bersama oknum, dinas, sehingga mengarahkan kepada pemenang, tertentu," terusnya.

Juga kepada aparat penegak hukum, pihaknya mendesak, untuk mengawasi secara ketat dalam prosesi pengadaan barang dan jasa tersebut seluruh OPD. 

Dan apabila ada indikasi kuat, sesuai dengan informasi, kepada polisi mohon untuk diproses, sesuai dengan kewenangan dan diadili di meja hijau. [caption id="attachment_136994" align="aligncenter" width="581"] Sekretaris Bina Marga Provinsi Lampung, Taufiqulloh[/caption]

Sementara, selaku Sekretaris Bina Marga Provinsi Lampung, Taufiqulloh menyebutkan terkait dengan tuntutan dari LMPI Tersebut. yang ditujukan kepada sekretariat, pelayanan dan pengadaan. 

Pihaknya menganggap hal itu sah-sah saja, apabila mendengar atau melihat dari kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), dari kacamata rekan-rekan di luar.

"Tapi saya rasa pengadaan secara elektronik, menggunakan sistem, sudah menekan upaya-upaya, untuk bermain curang," kata Taufiqulloh.

Karena sudah dibuat sedemikian rupa agar tidak bisa dicurangi. Bahkan, sudah langsung di monitor oleh KPK, semua sudah transparan, untuk lebih terang dirinya mengarah ke kepala ULP. (ion/mlo)

Sumber: