Bawaslu akan Tindak Lanjuti Polemik Bantuan Sembako Berlogo Petahana

Medialampung.co.id - Bawaslu Kabupaten Pesawaran akan segera melakukan investigasi terkait adanya informasi tentang pembagian sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 yang dilakukan pihak pemerintah daerah berlogo bupati Pesawaran melalui PKS beberapa waktu yang lalu.

"Terkait adanya informasi ini kita sudah koordinasikan ke pihak Bawaslu Provinsi dan kita akan tindak lanjuti dengan segera melakukan investigasi ke lapangan terlebih dahulu. Investigasi ini dilakukan untuk mengaitkan beberapa hal, yang pertama ada tidak pihak-pihak lain yang terlibat," ungkap Riswanto, Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Pesawaran saat ditemui di kantornya, Rabu (22/4). 

Dikatakan, agar tidak menimbulkan kecurigaan, seharusnya pembagian bantuan sembako melalui partai, jangan hanya cuma melibatkan satu partai saja sebaiknya semua partai politik yang ada itu ikut dilibatkan. Dan jika bantuan tersebut dari pemerintah untuk masyarakat harus melalui jenjang mulai dari kepala desa, RT dan RW itu lebih jauh efektif. 

"Harapannya, kalau memang mau melalui partai semua partai harus dilibatkan, jangan hanya satu partai saja, ini sebagai bentuk asas keadilan. Akan tetapi ketika pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat gunakan perangkat-perangkat daerah yang ada mulai dari dinas, kepala desa, RT dan RW, ini supaya tepat sasaran dan tidak menimbulkan fitnah di nuansa pilkada yang saat ini sedang berjalan," ucapnya.

Untuk itu lanjut Riswanto, agar tidak ada kecurigaan masyarakat bahwa petahana mendompleng guna meraih simpatik warga dengan memanfaatkan bantuan sembako, sebaiknya bantuan yang dikeluarkan pemerintah harus ada logo daerahnya. 

"Karena bupatinya masih berpasangan ya harus ada dua orang, bupati dan wakil terpasang juga di logo sembako itu, supaya tidak ada kecurigaan pihak lain serta libatkan OPD yang ada," ujarnya. 

Sebenarnya terkait hal ini pihaknya sudah jauh-jauh hari telah memberikan himbauan kepada pemerintah daerah untuk pencegahan baik itu netralitas ASN dan sebagainya terkait pandemi ini. 

"Sebenarnya kita sudah memberikan himbauan kepada pemerintah daerah beberapa kali, untuk pencegahan, baik itu untuk netralitas ASN dan lain sebagainya terkait masalah pandemi ini, Secara prinsip pemerintah daerah jika mau menyalurkan bantuan kepada siapa saja itu boleh, cuma yang lagi tidak pas kan ini lagi momen politik jadi terkait hal ini kita cek lagi apakah pemda memang tidak mengindahkan instruksi kita atau memang mereka lalai. Kalau kita liat memang lalai dan ada keterlibatan ASN akan kita tangani sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya. 

Disisi lain, pada saat hearing DPRD yang dipimpin langsung ketua DPRD Pesawaran M. Nasir membahas soal BPNT yang tidak layak konsumsi, juga disinggung adanya informasi bahwa pemerintah daerah telah membagikan sembako melalui PKS berlogo Bupati Pesawaran 

Muzakkar salah satu anggota komisi IV dari PBB, menilai ada kejanggalan dari pemberian bantuan berupa sembako dari pihak pemkab ke PKS. 

"Seharusnya jika ada bantuan dari pemkab itu harus berlogo pemkab dan ada foto bupati dan wakil , ini yang terjadi tidak seperti itu, yang ada hanya foto bupatinya saja. Ini kan ada kesan bupati manfaatkan momen ini untuk kepentingan individu. Apalagi Ini kan sudah masuk tahapan pilkada sudah dilaksanakan, karena ada beberapa partai yang sudah memberikan rekomendasi ke balon," imbuhnya.

Sementara Ketua Fraksi PKS Tati menuturkan baru mengetahui adanya informasi tersebut dalam hearing. 

"Saya sendiri belum mendapat info apapun, namun akan saya tanyakan dengan DPD. Memang kita secara swadaya dari aleg-aleg kita memberikan bantuan. Kalau terkait sembako pemerintah akan saya tanyakan," singkatnya (ozi/mlo)

Sumber: