Ini Daftar Lengkap 55 Pejabat Pemprov Lampung yang Dilantik!

BACA JUGA:Tiga Tradisi Lampung Barat Resmi Ditetapkan Sebagai WBTbI Tahun 2025

Bayana secara jujur mengakui bahwa tahun lalu Lampung berada di titik nadir. Peringkat terendah dengan kategori merah menjadi cambuk pendorong. 

Kondisi ini membuat Pemprov Lampung berpacu dengan waktu untuk melakukan perbaikan signifikan. 

Survei internal yang melibatkan penyebaran kuesioner kepada pejabat, serta survei eksternal yang menyasar masyarakat pengguna layanan, menjadi alat ukur yang tidak bisa dibohongi. 

Hasilnya menjadi potret nyata sejauh mana para pejabat berkomitmen pada transparansi dan pelayanan yang bersih.

BACA JUGA:Parosil Tegaskan Tak Ada Lagi Alasan Anak Lampung Barat Putus Sekolah

Selain masalah SPI, Provinsi Lampung juga menghadapi tantangan besar lainnya. Hingga saat ini, Lampung menjadi salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang belum memiliki Zona Integritas (ZI) atau Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Situasi ini menjadi catatan merah dalam perjalanan reformasi birokrasi. Namun, Pemprov Lampung tidak berdiam diri. 

Langkah konkret telah diambil. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung diajukan sebagai proyek percontohan untuk Zona Integritas. 

Ini adalah langkah awal yang sangat penting, sebuah batu pertama untuk membangun istana integritas.

BACA JUGA:7 Cara Efektif Mengurangi Lemak Pipi: Dari Gaya Hidup Sehat hingga Perawatan Klinis

Langkah ini diharapkan menjadi katalisator bagi perangkat daerah lainnya. Komitmen nyata harus terukir dalam setiap tindakan, bukan sekadar kata-kata manis. 

Bayana menutup arahannya dengan pesan mendalam. Setiap aktivitas, setiap keputusan, dan setiap langkah para pejabat terekam jelas di hati dan pikiran masyarakat. 

Integritas adalah napas, yang tidak hanya diucapkan, tetapi juga dihidupkan. 

Pembenahan tata kelola pemerintahan adalah janji yang harus ditepati.

Sumber: