Pemprov Lampung Percepat Implementasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan komitmennya dalam mempercepat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) di seluruh instansi pemerintahan daerah.

Tiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan. 

SAKIP berfokus pada pengukuran kinerja, RB mendorong perubahan sistem dan budaya kerja birokrasi, sementara ZI bertujuan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Wujud nyata dari komitmen ini ditunjukkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Asistensi Implementasi SAKIP, RB, dan ZI yang digelar di Gedung Pusiban, Jumat 4 Juli 2025 bekerja sama dengan Kementerian PANRB.

BACA JUGA:Olahraga Padel Kena Pajak, Pemprov DKI Tegaskan Masuk Kategori Hiburan

BACA JUGA:Kementerian PU Akui Pengelolaan Anggaran Tidak Efisien, ICOR Indonesia Jadi Sorotan

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperoleh masukan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja daerah. 

Ia menargetkan peningkatan predikat SAKIP pada 2025 untuk penilaian kinerja tahun 2024, melalui perbaikan dan tindak lanjut dari setiap perangkat daerah.

“Tahun 2025 akan difokuskan pada dua penilaian tematik, yakni penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Bappeda dan seluruh OPD,” tegas Elvira.

Analis Kebijakan Madya Kementerian PANRB, Hatni, menambahkan bahwa kehadiran pihaknya bertujuan untuk memberikan pembinaan langsung guna mendorong peningkatan implementasi SAKIP, RB, dan ZI di Lampung. Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh unit kerja dalam mendukung program-program tersebut.

BACA JUGA:Bukan Tepung Terigu, Ini Jenis Tepung yang Lebih Ideal untuk Membuat Ayam Goreng Super Renyah

BACA JUGA:Pisang Karamel Tanpa Minyak Goreng: Solusi Camilan Sehat dan Murah Meriah yang Tetap Nikmat

“Penilaian SAKIP tidak hanya melihat dokumen, tapi juga implementasi nyata di lapangan. Zona Integritas juga menjadi fokus, terutama pada unit pelayanan publik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Provinsi Lampung, Hery Sadli, menekankan pentingnya peran aktif seluruh OPD dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. 

Sumber: