Primus Yustisio Desak Transparansi dalam Seleksi Beasiswa LPDP

“Saya tidak takut diserang buzzer atau siapa pun. Yang penting tujuannya jelas, yakni memperbaiki sistem agar lebih baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki kewajiban untuk memastikan setiap rupiah dana negara digunakan sesuai tujuan. Apalagi, pendidikan adalah sektor vital yang sangat menentukan masa depan bangsa.

BACA JUGA:Angelina Sondakh Ungkap Realita Gaji Anggota DPR: 'Tunjangan Rp150 Juta Tak Akan Pernah Cukup'

Harapan Evaluasi Menyeluruh

Primus berharap pemerintah bersama pengelola LPDP segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi. 

Transparansi dalam setiap tahapan seleksi, mulai dari administrasi hingga wawancara, harus diperkuat. Dengan begitu, para pelamar bisa memahami dengan jelas indikator penilaian yang dipakai.

“Kalau sistem sudah terbuka dan jelas, masyarakat akan percaya. Anak-anak muda yang berprestasi juga akan semakin bersemangat untuk ikut, tanpa rasa khawatir ada permainan di belakang layar,” ungkapnya.

BACA JUGA:NasDem Minta DPR Hentikan Gaji dan Tunjangan Sahroni dan Nafa

Publik Tunggu Perubahan

Sejumlah kalangan akademisi dan aktivis pendidikan juga menilai bahwa kritik terhadap LPDP perlu ditanggapi secara serius. 

Selama lebih dari satu dekade berjalan, LPDP memang terbukti melahirkan ribuan alumni yang kini berkiprah di berbagai bidang strategis. 

Namun, jika sistem seleksi terus dibiarkan tidak transparan, citra baik program ini bisa tercoreng.

BACA JUGA:Fraksi NasDem Desak Pembentukan Tim Investigasi Independen, Usut Tuntas Dugaan Makar

Masyarakat pun berharap agar LPDP tidak hanya menjadi simbol prestise, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial di bidang pendidikan. 

Dengan manajemen yang profesional dan transparan, generasi muda Indonesia berhak mendapatkan kesempatan setara untuk berkembang.

Primus menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap LPDP, melainkan dorongan untuk menjadikannya lebih baik. 

“Program ini sangat penting. Justru karena itu, harus dijaga agar tetap bersih, transparan, dan berpihak pada yang layak,” pungkasnya. (*)

Sumber: