Tambang-Rokok Ilegal & Konflik Agraria Jadi Ujian

 

Komisi I juga mendesak transparansi dokumen HGU oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) demi kepastian hukum.

 

Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan, Komisi I mengakui ada capaian positif, seperti program penghapusan uang komite sekolah. Namun, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target menjadi catatan serius.

 

“Ada plus, ada minus. PAD yang belum tercapai harus menjadi perhatian utama,” ujar Garinca.

 

Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi berbasis sistem merit tanpa intervensi politik.

 

“Jangan ada titipan jabatan. Kepala OPD harus dipilih sesuai mekanisme dan administrasi. Birokrasi profesional adalah kunci pelayanan publik,” tegasnya.

 

Komisi I menilai hubungan eksekutif dan legislatif sejauh ini berjalan cukup baik dan konstruktif.

 

“Eksekutif dan legislatif adalah mitra. Sinergi yang terbangun ini modal penting untuk membangun Lampung,” katanya.

 

Sumber: