Paripurna Jawaban atas Pemandangan Umum DPRD Lampung terhadap Raperda APBD 2026

Selain itu, penguatan belanja wajib dan mengikat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“Juga optimalisasi belanja modal, terutama pada infrastruktur konektivitas, pertanian, dan layanan publik, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka akses dan peluang yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Mirza menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

 

“Kami meyakini, dengan dukungan dan pengawasan DPRD, kita dapat mewujudkan struktur belanja daerah yang lebih berkualitas, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.(Adpim)

Sumber: