Pemkot Bandar Lampung Jamin Pasokan Pangan Stabil Menjelang Ramadhan 2026

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Menjelang Ramadhan 2026, Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan ketersediaan bahan pokok tetap mencukupi dan harga relatif terkendali. 

Kepastian tersebut diperoleh setelah dilakukan pemantauan langsung ke berbagai jalur distribusi pangan di Kota Bandar Lampung.

Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Ichwan Adji Wibowo, menyampaikan bahwa pengecekan dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, hingga tingkat distributor. 

“Langkah ini bertujuan memastikan pasokan dan pergerakan harga tetap terkendali menjelang peningkatan permintaan selama Ramadhan,”ucapnya, Minggu 15 Februari 2026.

BACA JUGA:Dugaan Keracunan Menu MBG, Ratusan Siswa di Kemiling Alami Gejala Serupa

Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan berada dalam kondisi stabil. Namun, harga cabai rawit tercatat mengalami kenaikan dari sekitar Rp 65 ribu per kilogram menjadi Rp 75 ribu per kilogram. 

“Meski demikian, pemerintah menilai kenaikan tersebut masih dapat diantisipasi karena masyarakat memiliki alternatif konsumsi, seperti cabai keriting,”sambungnya.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah daerah mengaktifkan Satuan Tugas Pangan dan Keamanan Mutu Pangan di setiap kabupaten/kota. 

Tim ini melibatkan berbagai unsur, antara lain kepolisian, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, serta perangkat daerah terkait lainnya.

BACA JUGA:Dukung Ketahanan Pangan, Polresta Bandar Lampung Kembangkan Budidaya Ikan

Satgas bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran, termasuk praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Pemerintah menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan harga dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Selain pengendalian harga, perhatian juga difokuskan pada distribusi minyak goreng bersubsidi, termasuk merek Minyakita. 

“Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Perum Bulog guna memastikan pasokan minyak goreng tetap tersedia dan tidak terjadi kelangkaan selama Ramadhan,”tambahnya.

Saat ini, pemerintah masih menunggu penerbitan Surat Keputusan wali kota sebagai landasan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan pangan.

Sumber: