Penyelenggara LKP Dorong Sosialisasi untuk Tertibkan Lembaga Tak Berizin

BACA JUGA:Saldo DANA Kaget Gratis 2025, Beneran Bisa Dapet Rp 154.000 Cuma Daftar?

Sebagai solusi, Jhones mendorong pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi teknis kepada lembaga-lembaga yang belum memperbarui data atau mengurus izin.

“Langkah paling efektif adalah Dinas mengundang lembaga-lembaga yang belum mengentri Dapodik. Bawa laptop, undang juga PTSP, biar dilakukan sosialisasi bersama. Dari situ bisa dicari tahu faktornya apakah karena tidak ada siswa, keterbatasan SDM, atau kendala teknis,” paparnya.

Jhones juga menegaskan bahwa lembaga yang tidak memiliki siswa aktif secara otomatis akan berhenti beroperasi, namun penutupan izin lembaga tetap menjadi kewenangan Dinas PTSP dan Dinas Pendidikan.

Selain pembenahan internal, Jhones mengimbau masyarakat khususnya orang tua calon peserta didik agar lebih cermat dalam memilih lembaga kursus.

BACA JUGA:Segarkan Kulit Wajah dengan Khasiat Alami Buah Mangga

Ia menyarankan untuk selalu memeriksa status izin LKP melalui situs resmi atau media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

“Kita selalu terbuka. Orang tua bisa cek langsung di website atau media sosial lembaga. Pastikan lembaga itu terdaftar dan punya izin yang jelas,” tegasnya.

Terakhir Jhones berharap agar seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, dapat bersinergi memperkuat tata kelola pendidikan nonformal di Bandar Lampung.

“Tujuannya satu supaya lembaga benar-benar niat membangun pendidikan, bukan sekadar sambilan. Kalau semua terlibat aktif, saya yakin sistem bisa lebih tertib dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.

BACA JUGA:Capain Pajak PBB P2 63,67 Persen, Desa Sumberjaya duduki Peringkat 4 di Kecamatan Jatiagung

Sumber: