Mirza Kumpulkan Kepala Daerah se-Lampung, Evaluasi Program Bersama Bupati dan Wali Kota

Kamis 19-11-2026,18:00 WIB
Reporter : Krisna Jeri
Editor : Budi Setiawan

Pelaksanaan MBG disebut mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Sementara KDMP juga telah berjalan di beberapa wilayah, meskipun sebagian koperasi belum beroperasi optimal karena masih menghadapi kendala suplai kebutuhan operasional.

“Alhamdulillah, laporan dari teman-teman kepala daerah cukup bagus. MBG sudah bisa berjalan dan masyarakat juga lumayan menikmati manfaatnya. KDMP juga sudah berjalan, meskipun mungkin masih banyak yang belum aktif karena sedang menunggu suplai,” ungkapnya.

Mirza juga menyoroti perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih yang mulai memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, program tersebut membantu meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Bahkan, di sejumlah lokasi, harga ikan yang sebelumnya Rp1.000 kini bisa mencapai Rp2.000 atau meningkat hampir dua kali lipat.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Lolos ke Final Voli, Eva Dwiana Siapkan Bonus untuk Atlet Berprestasi

“Program Kampung Nelayan Merah Putih juga sudah berjalan di beberapa kabupaten/kota. Kita cek, ternyata pendapatan nelayan meningkat. Yang tadinya dijual seribu menjadi dua ribu. Artinya, ada peningkatan harga jual yang hampir dua kali lipat,” katanya.

Selain meningkatkan harga jual hasil tangkapan, program tersebut juga diharapkan mampu menekan biaya operasional nelayan.

Efisiensi biaya produksi dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan pendapatan bersih sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.

Di sektor perikanan, Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalankan program Miniras untuk mendukung perikanan budidaya, termasuk pengembangan usaha ikan budidaya di desa-desa.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Tuan Rumah Porprov X 2026, Eva Dwiana Ajak Atlet Junjung Tinggi Sportivitas

Mirza menilai, berbagai program pemerintah saat ini semakin banyak menyasar wilayah pedesaan, mulai dari ketahanan pangan, koperasi, perikanan, pemberdayaan ekonomi hingga pengembangan potensi lokal.

Namun, banyaknya program yang berjalan secara bersamaan dengan cakupan wilayah luas menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan.

Menurutnya, program berskala kecil yang tersebar di banyak desa membutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terkoordinasi.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta tidak menghadapi kendala yang berlarut-larut.

BACA JUGA:Ahli Hukum Sebut Pembentukan PT LEB Tak Sesuai Prosedur, Ini Penjelasannya di Sidang Arinal

“Saya melihat memang banyak program pemerintah pusat, program kabupaten/kota, dan program provinsi yang berjalan di desa-desa. Sehingga programnya kecil-kecil, tetapi jumlahnya banyak. Karena itu, perlu monitoring yang lebih ketat,” tegasnya.

Kategori :