RUU Perampasan Aset Rampung Resmi Disahkan, DPR Siapkan 74 Pasal

RUU Perampasan Aset Rampung Resmi Disahkan, DPR Siapkan 74 Pasal

Habiburokhman memaparkan empat pilar RUU Perampasan Aset, termasuk transparansi dan perlindungan hak.--

MEDIALAMPUNG.CO.ID – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis 19 November 2026.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara maupun masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan, penyusunan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, terutama tindak pidana yang menimbulkan kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mampu memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk pemulihan.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Siapkan Pasar Murah Dua Tahap Jelang Nataru

"RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan," demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Habiburokhman memaparkan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pakar, akademisi, hingga organisasi masyarakat.

Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun masukan serta pandangan terkait substansi regulasi tersebut.

Selain itu, DPR juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan (dapil) guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Lolos ke Final Voli, Eva Dwiana Siapkan Bonus untuk Atlet Berprestasi

Ia menegaskan, penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik.

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut juga mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal.

Penyempurnaan turut dilakukan terhadap judul RUU dengan menambahkan frasa "Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya" untuk mempertegas cakupan tindak pidana yang menjadi objek pengaturan.

Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset disusun dengan mengacu pada empat pilar utama yang menjadi landasan mekanisme perampasan dan pemulihan aset.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait