MEDIALAMPUNG.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Partai Golkar, M. Ariesman Akbar, mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru segera dituntaskan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Menurut Akbar, tenaga pendidik membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan tugas di lingkungan sekolah. Terutama ketika harus memberikan teguran, pembinaan, hingga tindakan pendisiplinan terhadap siswa yang dinilai melanggar aturan.
Ia menilai, kekhawatiran menghadapi persoalan hukum membuat sebagian guru berada dalam posisi dilematis.
Di satu sisi, mereka dituntut mendidik sekaligus membentuk karakter peserta didik. Namun, di sisi lain, guru harus mempertimbangkan risiko hukum ketika mengambil tindakan disiplin.
BACA JUGA:DPRD Bandar Lampung Soroti Penyerahan Fasum dan Fasos Perumahan
Hal tersebut disampaikan Akbar usai mengikuti rapat pembahasan Raperda Perlindungan Guru bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Ruang Lobi DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu 18 November 2026.
"Kami mendorong penuh usulan Raperda Perlindungan Guru ini. Jangan hanya berhenti di meja pembahasan, tetapi harus segera ditindaklanjuti sampai disahkan," kata Akbar.
Akbar menegaskan, perlindungan terhadap guru bukan berarti memberikan keistimewaan ataupun membebaskan tenaga pendidik dari konsekuensi hukum.
Menurutnya, regulasi tersebut harus mengatur batasan dan mekanisme yang jelas agar guru tidak mudah dikriminalisasi ketika menjalankan tugas sesuai kewenangan dan kode etik profesinya.
BACA JUGA:Jelang Nataru 2026, Pemkot Bandar Lampung Gelar Pasar Murah di 20 Kecamatan
"Perlindungan ini bukan untuk membuat guru kebal hukum, tetapi untuk memberikan rasa aman agar guru dapat mendidik sesuai kode etik dan aturan yang berlaku," tegasnya.
Akbar berpandangan, persoalan perlindungan guru tidak boleh dianggap sepele. Sebab, apabila tenaga pendidik terus dibayangi ketakutan ketika mengambil tindakan pendidikan, fungsi pembinaan dan penegakan kedisiplinan di sekolah berpotensi tidak berjalan maksimal.
Padahal, pembentukan karakter peserta didik tidak hanya berlangsung melalui kegiatan belajar mengajar. Proses tersebut juga membutuhkan ketegasan, pengawasan, dan pembinaan dari tenaga pendidik.
"Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau guru tidak dilindungi, bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik? Karena itu, usulan ini harus kita dorong penuh," imbuhnya.
BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Buka Peluang Beasiswa untuk 15.000 Pelajar