BACA JUGA:Penelitian Kebijakan Pendidikan Berbasis Data Antar Thomas Amirico Raih Best Paper
Setelah seluruh persyaratan dan pemeriksaan terpenuhi, berkas pengajuan diproses melalui tahapan penetapan kehalalan sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
Henny menyebutkan, berdasarkan keterangan dalam proses sertifikasi yang disampaikan pihak LPH EHI, sertifikat tersebut memiliki masa berlaku empat tahun.
Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, penggunaan bahan baku yang telah memiliki sertifikat halal menjadi salah satu persyaratan utama bagi Instalasi Gizi rumah sakit.
Henny menegaskan, jaminan kehalalan bahan makanan tidak cukup hanya mengandalkan keterangan atau pernyataan dari pemasok. Rumah sakit harus memastikan bahan yang digunakan memiliki sertifikasi sesuai ketentuan.
BACA JUGA:Hari Pahlawan, Eva Dwiana Ajak Masyarakat Bandar Lampung Perkuat Kolaborasi dan Bangun Daerah
"Dalam sudut pandang sertifikasi halal, bahan baku yang dimaksud itu adalah bahan baku yang juga sudah bersertifikat halal. Jadi, instalasi gizi rumah sakit yang mau berproses halalnya harus sudah menggunakan bahan baku yang tersertifikasi," tegasnya.
Apabila rumah sakit menghadapi kendala dalam memperoleh bahan makanan bersertifikat halal, LPH EHI menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan.
Pendampingan tersebut termasuk membantu memberikan rekomendasi pemasok atau supplier yang telah memiliki sertifikat halal resmi sehingga kebutuhan bahan baku rumah sakit tetap dapat terpenuhi.
Henny mengungkapkan, berdasarkan pendataan LPH EHI, sekitar 85 persen rumah sakit di Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmen untuk mengikuti proses sertifikasi halal secara bertahap.
BACA JUGA:Kejar Target PSEL Kotabaru, Pemprov Lampung Percepat Pembangunan Jalan
Beberapa fasilitas kesehatan yang lebih dahulu memperoleh sertifikat halal di antaranya RS Urip Sumoharjo, RS Yukum Medical Center, RS Harapan Bunda Lampung Tengah, RS Kartini, RS Permata Hati Way Jepara, dan RS Permata Hati Metro.
Hingga saat ini, belasan sertifikat telah diterbitkan, sedangkan puluhan rumah sakit lainnya masih menunggu pelaksanaan audit.
LPH EHI juga menekankan bahwa kewajiban memberikan kepastian kehalalan makanan perlu menjadi perhatian seluruh rumah sakit, termasuk fasilitas kesehatan yang dikelola yayasan nonmuslim.
Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan pasien muslim yang juga memperoleh pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit. Karena itu, penyediaan makanan yang terjamin kehalalannya menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan yang menghormati kebutuhan pasien.
BACA JUGA:Operasi Curanmor Polda Lampung Sita 90 Motor dan 6 Mobil, 155 Tersangka Ditangkap