Mirza menegaskan seluruh rangkaian pengisian jabatan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Way Kanan, partai politik pengusung, serta seluruh pihak yang terlibat dalam mengawal proses tersebut hingga terlaksana.
"Saya mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, partai politik pengusung, dan semua pihak yang telah mengawal proses ini dengan tertib, dengan lancar, dan dengan konstitusional," katanya.
Selain memberikan arahan kepada Wakil Bupati yang baru dilantik, Mirza menekankan pentingnya membangun koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Pemerintah Provinsi Lampung.
BACA JUGA:Gubernur Mirza Bidik Way Rarem Jadi Destinasi Wisata Unggulan Lampung Utara
Ia menjelaskan bahwa gubernur memiliki kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.
Peran tersebut mencakup koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan, monitoring, evaluasi, supervisi, pemberdayaan, hingga fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan mengevaluasi sejumlah rancangan peraturan kepala daerah, termasuk yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pertanggungjawaban APBD, tata ruang, pajak, serta retribusi daerah.
Atas dasar itu, Mirza meminta Pemerintah Kabupaten Way Kanan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pelaksanaan pembangunan berjalan searah.
BACA JUGA:Miliaran Rupiah Dana PI Migas Belum Kembali, Pemprov Lampung Rutin Koordinasi dengan Kejati
Ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan di Way Kanan perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung, sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Mirza menyampaikan tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan dalam menjalankan roda pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Arahan pertama berkaitan dengan penguatan pembangunan daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan.
Menurutnya, ketiga sektor tersebut harus dikembangkan secara beriringan agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
BACA JUGA:Penjualan Listrik Meningkat, PLN Metro Perkuat Layanan Pelanggan
Arahan kedua menyangkut keharmonisan hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati.