“Ini kan kejahatannya bukan kejahatan absolut dari aduan. Kita tidak bisa, tidak bisa ini dong, memanggil seseorang yang belum tentu ada pelapornya kan,” lanjut Yuhadi.
Hingga saat ini, BK DPRD Kota Bandar Lampung memastikan belum menerima surat resmi maupun memiliki agenda pemanggilan Yunika untuk menjalani pemeriksaan etik.
Dengan kondisi tersebut, BK DPRD Bandar Lampung menyatakan tetap menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan mekanisme serta kode etik yang berlaku di lingkungan lembaga legislatif.