"Misalnya kalau besok ingin wisata melihat lumba-lumba di Teluk Kiluan, kita sudah tahu persis lokasinya tanpa harus mencari-cari lagi," ujarnya.
Marindo menegaskan, transformasi digital di lingkungan pemerintahan harus didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hasil pengolahan data satelit berbasis AI akan menjadi salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan maupun pengambilan kebijakan.
"Kami ingin memastikan ketersediaan data yang akurat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, seperti yang disampaikan Bapak Gubernur, yakni 'data dan rasa'. Semua kebijakan nantinya berbasis data," katanya.
Ia menambahkan, data presisi tersebut juga akan memperkuat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama dalam mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Lampung.
BACA JUGA:Jalan Sehat Lansia Meriah, Ketua TP PKK Lampung Ajak Lansia Tetap Aktif dan Sehat
"Satelit ini akan memvalidasi data sehingga menjadi lebih realistis dan mendalam. Ini akan sangat mendukung ketahanan pangan di Lampung," ujarnya.
Terkait keamanan informasi, Marindo memastikan Pemprov Lampung tidak memiliki akses terhadap data yang berkaitan dengan pertahanan, militer, maupun intelijen negara. Seluruh pembatasan akses data berada di bawah kewenangan BRIN.
"BRIN yang menentukan data mana yang boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak. Pemprov Lampung hanya memanfaatkan data untuk pelayanan publik seperti pertanian, kelautan, dan sektor lain yang manfaatnya dirasakan masyarakat," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama yang terjalin merupakan skema business to business (B2B) antara BRIN dan Star Vision. Sementara Pemerintah Provinsi Lampung hanya bertindak sebagai end-user atau pengguna akhir data yang dihasilkan.
BACA JUGA:Kejati Lampung Targetkan Berkas Arinal Djunaidi Masuk Pengadilan pada Agustus
Marindo turut membantah anggapan bahwa peluncuran Satelit Lampung 1 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia memastikan program tersebut sepenuhnya tidak menggunakan dana APBD.
"Program ini non-APBD. Ini merupakan inisiasi Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur yang berkolaborasi dengan BRIN dan memanfaatkan jaringan kerja sama yang dimiliki. Karena kolaborasi itu berjalan baik, Star Vision memberikan kehormatan dengan menamai satelitnya Lampung 1," katanya.
Pemprov Lampung berharap pemanfaatan teknologi satelit dan kecerdasan buatan mampu menjadi lompatan baru dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta memperkuat pelayanan publik berbasis data.
"Pemprov Lampung hanya sebagai end-user yang memanfaatkan data. Mudah-mudahan langkah ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Lampung dan Indonesia," pungkas Marindo.